“Sumatera Barat punya modal sosial dan kultural yang luar biasa. Anak-anak mudanya kritis, berbudaya, dan cepat belajar. Yang dibutuhkan hanya satu: akses yang merata dan pembinaan yang berkelanjutan,” katanya.
Ia juga menegaskan bahwa dirinya akan terus memperjuangkan alokasi anggaran pendidikan di DPR RI, serta mendorong keberpihakan pada daerah tertinggal.
Ketika ditanya soal perhatian pemerintah pusat terhadap pendidikan di luar Pulau Jawa, Rahmat mengakui masih adanya ketimpangan.
“Kita butuh pendekatan bottom-up. Jangan semua dikendalikan dari Jakarta. Masyarakat di Sumbar tahu betul apa yang mereka butuhkan, dan itu harus jadi pertimbangan utama dalam perumusan kebijakan nasional,” katanya tegas.
Lebih lanjut, Rahmat mengimbau para kepala daerah di Sumatera Barat untuk menjadikan pendidikan sebagai prioritas pembangunan.
Ia menilai banyak program pendidikan yang bagus, tetapi implementasinya tidak maksimal karena kurangnya komitmen dari eksekutif daerah.“Investasi pendidikan adalah investasi jangka panjang. Tapi hasilnya akan menentukan wajah Sumbar 20 sampai 30 tahun ke depan,” ucapnya.
Dalam rangka memperingati Hardiknas tahun ini, Rahmat berharap semangat perubahan dapat tumbuh untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih adil dan relevan terhadap zaman.
“Pendidikan adalah hak, bukan privilese. Tugas kita adalah memastikan semua anak di Sumbar, dari kota hingga pelosok, punya hak yang sama untuk belajar dan berkembang,” katanya. (***)
Editor : MS
