Jakarta, - Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi PKS, Hj. Nevi Zuairina, menegaskan pentingnya keterbukaan dan integrasi data kualitas udara nasional secara real-time melalui sistem Stasiun Pemantauan Kualitas Udara (SPKU) yang dikelola pemerintah.
Ia menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi XII DPR RI bersama Deputi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup serta Yayasan Bicara Udara, pada Senin, (19/5/2025).
Rapat ini secara khusus membahas strategi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas udara di Indonesia melalui penguatan sistem dan regulasi.
Menurut Nevi, masyarakat masih menghadapi kendala dalam mengakses data polusi udara yang valid, padahal informasi ini sangat penting untuk mendukung tindakan preventif bagi kesehatan.
Ia menyoroti bahwa pemerintah belum maksimal dalam menyediakan data SPKU secara akurat, terbuka, dan mudah diakses oleh publik.
Sementara itu, daerah-daerah selain DKI Jakarta belum memiliki kapasitas dan anggaran cukup untuk mengelola SPKU pemerintah secara optimal.Ia menekankan perlunya revisi regulasi agar SPKU menjadi kewajiban daerah dengan dukungan anggaran khusus yang efektif.
Selain itu, Fraksi PKS juga mendorong penyempurnaan sistem ISPU agar mampu memberikan peringatan dini disertai panduan edukatif untuk masyarakat.
Di akhir pernyataannya, Nevi Zuairina mengajak semua pemangku kepentingan untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor, termasuk pemerintah, komunitas, dan lembaga swadaya masyarakat, demi menciptakan regulasi udara bersih yang adil dan berkelanjutan.
Ia juga memberikan apresiasi terhadap kerja advokasi Bicara Udara yang telah berkontribusi besar dalam edukasi kesehatan masyarakat.
Editor : MS
