Padang, - Ketua Fraksi NasDem DPRD Kota Padang, Argi Putra Finalo, menegaskan bahwa Wali Kota Padang, Fadly Amran, sudah menunaikan tugasnya dengan menghadirkan kebijakan strategis berupa program BPJS Gratis bagi seluruh masyarakat Kota Padang.
Kebijakan ini adalah bentuk nyata keberpihakan kepada rakyat kecil, bukan sekadar janji politik.
Namun, Argi menilai bahwa program tersebut masih belum dirasakan sepenuhnya oleh masyarakat bukan karena tidak adanya niat atau kebijakan dari Wali Kota, melainkan karena rendahnya kecepatan dan kepekaan dari jajaran teknis di lapangan, mulai dari Dinas Kesehatan, manajemen RSUD, hingga para lurah di tingkat kelurahan.
“Fadly Amran sudah siapkan kebijakan. Sudah sediakan BPJS Gratis. Tapi program ini tidak akan sampai ke tangan rakyat kalau para pelaksana di bawahnya lambat bergerak dan tidak responsif. Jangan biarkan kebijakan besar ini gagal hanya karena birokrasi yang tidak peka,” tegas Argi, Senin (2/6/2025).
Masalahnya Bukan di Pucuk Pimpinan, Tapi di Respons Pelaksana
Argi menyebut bahwa pelayanan publik, terutama di bidang kesehatan, harus dijalankan dengan semangat cepat tanggap dan rasa empati.
Jika terjadi penolakan atau kelalaian di rumah sakit, maka yang pertama harus dikoreksi adalah manajemen teknis, bukan langsung menyalahkan wali kota yang justru telah mempersiapkan solusi jangka panjang.“Jangan salah sasaran. Jangan salahkan pemimpin yang sudah bekerja keras menciptakan sistem jika yang menjalankan sistem itu malah tidur,” ujarnya.
Menurut Argi, kasus-kasus seperti penolakan pasien atau lambatnya tanggapan dari layanan kesehatan bukanlah cerminan kegagalan kebijakan, tetapi gambaran kegagalan dalam pelaksanaan teknis oleh dinas terkait, pihak rumah sakit, hingga perangkat kelurahan.
Dinkes, RSUD, dan Lurah Harus Buka Mata
Argi meminta seluruh struktur birokrasi teknis di Kota Padang untuk bangun dari zona nyaman dan mulai bekerja dengan hati dan kecepatan.
Ia menegaskan, tugas seorang lurah hari ini tidak bisa hanya administratif.
Editor : MS
