"Apakah saat ini sudah di bentuk Pansus untuk pembahasan lebih lanjut terhadap materi dan muatan Ranperda yang ditetapkan dalam Propemperda tahun 2025 ini. Apa yang menjadi catatan penting dalam Pelaksanaan Tugas dan Wewenang di Bapemperda," katanya.
Menanggapi hal itu, Ketua Bapemperda DPRD Sumbar M Yasin mengatakan, agar target tersebut terwujud, Bapemperda DPRD Provinsi Sumatera Barat mendorong 10 Ranperda yang masuk Prolegda berikut tujuh Ranperda luncuran dan yang sudah selesai dibahas tahun 2024, selesai dibahas dan ditetapkan tahun 2025 ini.
"Tidak hanya selesai dibahas, Perda yang telah ditetapkan langsung bisa terealisasi, sehingga lebih efektif dan berdaya guna," terangnya.
M Yasin menyebutkan, pihaknya meminta Tim Pakar DPRD Provinsi Sumatera Barat melakukan kajian terhadap Perda yang telah ditetapkan. Gunanya untuk menginventarisir mana Perda yang dinilai tidak otentik lebih baik dihapus.Kemudian ada perda yang memungkinkan bisa digabung, perda tersebut lebih baik digabung, atau direvisi dan diteruskan. Evaluasi tersebut dinilai penting untuk agar Perda yang dijalankan lebih implementatif.
Editor : MS
