Adapun bentuk dukungan tersebut di antaranya, Dinas Dukcapil Sumbar memberikan data kependudukan dan mutasi penduduk. Polda Sumbar menyuplai data pensiunan Polri dan data anggota Polri baru, dan Korem 032/Wirabraja, Lantamal II Padang, dan Lanud Sutan Sjahrir menyerahkan data pensiunan serta anggota TNI yang baru.
Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Sumbar menyediakan data mutasi narapidana di Lapas dan Rutan. Kanwil Ditjen Imigrasi Sumbar memberikan data WNA yang masuk dalam DPT dan data WNI yang statusnya berubah menjadi WNA. Kanwil Kemenag Sumbar menyerahkan data siswa pesantren dan madrasah aliyah yang telah mencapai usia 17 tahun.
Kemudian, Dinas Pendidikan Sumbar memberikan data siswa SMA/SMK yang memasuki usia wajib pilih, Dinas Sosial Sumbar menyuplai data pemilih disabilitas, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, bersama KPU kabupaten/kota serta perangkat nagari dan desa, turut membantu proses verifikasi data di tingkat bawah. Bawaslu Sumbar melakukan pengawasan dan pencegahan dalam setiap tahapan pemutakhiran data.
Lebih jauh, Medo Patria menyebutkan bahwa langkah strategis ini diharapkan dapat mengakomodir dinamika data kependudukan dan status warga secara berkala, sehingga penyusunan DPT di Sumbar menjadi lebih akurat, valid, dan terpercaya."Kita ingin data pemilih di Sumbar benar-benar menggambarkan kondisi faktual warga yang memiliki hak pilih. Kolaborasi ini penting untuk mewujudkan hal tersebut," ucapnya. (*)
Editor : MS
