Kalangan pegiat pariwisata, penyelamat lingkungan dan kaum humaniter di Sumbar pun satu suara, mereka mengatakan untuk nyawa dan lingkungan, pemerintah atau Kementerian Kehutanan harus tidak ada toleransi dan negoisasi.
"Sikat saja, kalau itu ilrgal dan kawasan itu peruntukannya jelas, jangan ada negoisasi dan toleransi, ikut aturan atau sikat,"ujar pecinta lingkungan Gilang, Jumat (27/6/2025).
Sedangkan Ketua PJKIP Sumbar Almudazir menyatakan tindakan penertiban dan pembongkaran serta pelarangan di Mega Mendung Lembah Anai merupakan tindakan yang telah memenuhi keterbukaan informasi publik.
"Pemerintah telah melakukan tindakan persuasif sebelum melalukan represif terhadap kawasan itu. Operasi penertiban kawasan itu kemarin adalah fakta dari sikap tegas pemerintah untuk antisipasi jatuhnya korban jiwa dan kerugian materil lebih besar dari keuntungan sesaat yang dinikmati oleh pengelolanya,"ujar Almudazir.
Sekali lagi, peradaban minang kedepan harus diretas kembali dan menjadi kebudayaan untuk selamatkan lingkungan dan manusia."Pemerintah harus tegas, jangan ada ruang negoisasi dan toleransi dalam menegakan aturan, jika komit dan konsisten, cepat atau lambat peradaban baru akan tersemai di ranah Sumbar ini,"ujar Almudazir. (***)
Editor : MS
