Solok Selatan, - KONI Kabupaten Solok Selatan meminta pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sumatera Barat 2026, yang dijadwalkan berlangsung pada awal Oktober, Kami KONI Solok Selatan memohon kepada pihak terkait agar pelaksanaannya ditunda hingga November atau Desember 2026.
Usulan tersebut tidak disebabkan oleh ketidaksiapan kontingen Solok Selatan.
Sebaliknya, ratusan atlet yang dipersiapkan untuk memperkuat daerah telah menjalani serangkaian persiapan dan masuk dalam program pemusatan latihan.
Persoalan yang menjadi perhatian berada pada aspek administrasi dan tata kelola anggaran.
Jarak waktu yang berdekatan antara pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2026 dan jadwal pelaksanaan Porprov dinilai berpotensi menimbulkan kendala dalam proses pencairan serta pertanggungjawaban dana hibah.
Ketua KONI Solok Selatan, Rengga Husada, mengatakan pihaknya tidak ingin persoalan administrasi dan legalitas anggaran muncul setelah pelaksanaan Porprov selesai.“Secara teknis dan fisik, ratusan atlet kami telah siap berlaga. Data kontingen telah ditetapkan dalam basis data kami, sementara pemerintah daerah juga telah menyiapkan alokasi anggaran. Namun, persoalan utamanya terletak pada sinkronisasi waktu. Pengesahan APBD-P yang berdekatan dengan jadwal Porprov berpotensi menyebabkan proses pencairan anggaran terkendala ketentuan administrasi,” ujar Rengga Husada kepada wartawan TribunSumbar.com, Senin sore (14/9/2026).
Menurutnya, apabila Porprov tetap dilaksanakan pada awal Oktober, daerah akan memiliki waktu yang sangat terbatas untuk menyelesaikan seluruh tahapan administrasi anggaran.
Kondisi tersebut, kata dia, tidak hanya berkaitan dengan kelancaran keberangkatan kontingen, tetapi juga dengan kepastian hukum dan akuntabilitas penggunaan dana hibah pemerintah daerah.
“Kami tidak ingin semangat olahraga ini justru menimbulkan persoalan hukum atau administratif di kemudian hari. Oleh karena itu, kami berharap penyelenggara dan pemangku kepentingan terkait dapat menyikapi situasi ini secara bijaksana dengan menggeser jadwal pelaksanaan. Dengan demikian, daerah memiliki ruang yang memadai untuk memastikan legalitas pencairan dana, sementara atlet dapat berlaga dengan fokus penuh,” tegasnya.
Editor : Editor
