Padang, - DPRD Kota Padang terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung pembangunan daerah dan memastikan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan akuntabel.
Hal ini terlihat dalam Rapat Paripurna yang digelar pada Sabtu malam (21/6/2025), yang menjadi forum penting penyampaian pendapat akhir fraksi terhadap Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Perubahan Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2025.
Rapat paripurna yang berlangsung di ruang sidang utama itu dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Padang, H. Muharlion, S.Pd., dan dihadiri oleh seluruh pimpinan serta anggota dewan.
Hadir pula Wali Kota Padang Fadly Amran, Wakil Wali Kota, Sekretaris Daerah, para kepala SKPD, unsur Forkopimda, serta tamu undangan lainnya.
Dalam sambutannya, Ketua DPRD Muharlion menyampaikan bahwa penyampaian pendapat akhir fraksi merupakan bagian penting dari proses penganggaran yang transparan dan bertanggung jawab.
Seluruh fraksi secara aklamasi menyatakan persetujuannya terhadap perubahan KUA-PPAS APBD 2025 yang telah dibahas secara rinci dan mendalam sejak awal Juni.
"Kesepakatan ini merupakan hasil dari rangkaian pembahasan terbuka yang dimulai sejak dokumen perubahan disampaikan oleh Wakil Wali Kota pada 10 Juni 2025. Kami ingin memastikan bahwa setiap program yang dirancang dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kota Padang," ujar Muharlion.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa DPRD Kota Padang akan terus mengawal tahapan pembahasan rancangan perubahan APBD 2025 secara ketat. Dewan juga berkomitmen untuk memastikan seluruh program dan kegiatan Pemerintah Kota Padang terlaksana dengan efisien, tepat sasaran, serta mampu menjawab kebutuhan warga secara cepat dan efektif.
Sementara itu, Wali Kota Padang Fadly Amran memberikan apresiasi atas dukungan penuh yang diberikan oleh DPRD. Ia menyatakan bahwa perubahan KUA-PPAS ini menjadi pondasi penting dalam penyusunan APBD Perubahan 2025 yang lebih adaptif terhadap dinamika pembangunan dan kondisi fiskal daerah.
“Dokumen ini menjadi dasar dalam menyusun anggaran perubahan yang lebih responsif dan sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat. Perubahan ini sangat penting dalam mendukung kesinambungan pemerintahan serta pencapaian visi misi dan sembilan program unggulan Pemko Padang,” tutur Fadly.
Editor : MS
