Klarifikasi Video Bupati Siak, Manajemen PT SSL Sebut Tidak Ada Aksi Saling Bentak

Ketua APHI Riau, Muller Tampubolon, memberikan klarifikasi terkait pertemuan Bupati Siak Afni Zulkifli dengan manajemen PT SSL di Pekanbaru. (Foto: Ist)
Ketua APHI Riau, Muller Tampubolon, memberikan klarifikasi terkait pertemuan Bupati Siak Afni Zulkifli dengan manajemen PT SSL di Pekanbaru. (Foto: Ist)

Siak, - Video Bupati Siak, Afni Zulkifli, yang beredar di media sosial menuai sorotan. Dalam video berdurasi 4 menit 49 detik itu, Bupati Afni menjelaskan pertemuannya dengan Ketua APHI Riau, Muller Tampubolon, yang didampingi manajemen PT Seraya Sumber Lestari (SSL) pada Sabtu (23/8/2025) di Pekanbaru.

Namun, pertemuan non formal tersebut tidak menghasilkan kesepahaman sehingga Bupati menyebut pertemuan berakhir deadlock.

Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya pada Kamis (21/8/2025) antara Pemerintah Kabupaten Siak dengan unsur Pentahelix, salah satunya APHI. Agenda utama membahas konflik tanah dan kehutanan di Kabupaten Siak.

Usai pertemuan, Ketua APHI menawarkan agar Bupati bertemu perwakilan PT SSL untuk mencari solusi. Pertemuan itu akhirnya terlaksana, meski kemudian memicu polemik setelah Bupati Afni mengunggah video pernyataannya di media sosial.

Dalam video, Bupati Afni menyebut pertemuan hanya berlangsung sekitar sepuluh menit. Ia mengaku sempat terjadi aksi saling membentak dengan pihak PT SSL. Bahkan ia menilai manajemen PT SSL tidak menunjukkan tata krama. Afni menegaskan Pemkab Siak akan memperjuangkan addendum izin PT SSL atau bahkan mengusulkan pencabutan izin ke Kementerian Kehutanan.

Menanggapi hal itu, Ketua APHI Riau, Muller Tampubolon, memberikan klarifikasi. Menurutnya, pertemuan tersebut bertujuan untuk mencari titik terang konflik lahan, dan suasana sebenarnya tidak seperti yang digambarkan dalam video Bupati.

“Pertemuan ini adalah inisiatif kita agar konflik di PT SSL bisa dicari jalan keluarnya. Pertemuan dibuat non formal agar lebih terbuka,” ujar Muller.

Ia menegaskan pihak PT SSL yang hadir bukan pemilik saham, melainkan manajemen perusahaan. Dalam diskusi, Bupati sempat menawarkan fasilitas lahan tambahan 2.000 hektar untuk memperluas areal produksi PT SSL. Bupati juga meminta PT SSL mendukung Restorative Justice (RJ) bagi tersangka kasus penyerangan dan pembakaran kantor serta perumahan karyawan PT SSL.

“Menjawab permintaan itu, PT SSL menegaskan menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan menyerahkan kepada kepolisian,” jelas Muller.

Muller juga mengungkapkan kerugian besar akibat penyerangan kantor PT SSL, mulai dari kerusakan fasilitas hingga trauma karyawan dan keluarga. Bahkan, salah satu manajer meninggal dunia karena trauma dan tidak mendapatkan penanganan medis setelah klinik perusahaan dibakar.

Editor : MS
Banner InfografisBanner - Gor
Bagikan

Berita Terkait
Terkini