Sumatera Barat bisa belajar dari Bali dalam hal tata kelola destinasi internasional, tetapi tetap menjaga identitas budaya. Dengan dukungan pemerintah pusat, Sumbar dapat memasarkan diri sebagai destinasi wisata halal dunia, sekaligus ekowisata unggulan.
Namun, tanpa tata kelola transparan, investor akan ragu masuk. Oleh karena itu, peran senator, gubernur, dan Kementerian Pariwisata dalam membuka ruang dialog terbuka dengan investor menjadi sangat vital.
Momentum Bagi Sumatera Barat
UU Pariwisata yang baru adalah momentum emas bagi Sumatera Barat. Dengan sinergi pusat-daerah, dukungan DPD RI, dan keterlibatan masyarakat lokal, Sumbar bisa melompat jauh ke depan. Namun, semua itu hanya bisa terwujud bila ada koordinasi yang jelas, kolaborasi yang tulus, dan profesionalisme yang konsisten.
Visi besar Presiden Prabowo untuk menjadikan pariwisata sebagai motor penggerak ekonomi nasional harus diterjemahkan secara konkrit di Sumatera Barat. Potensi budaya Minangkabau, kuliner rendang yang sudah mendunia, dan alam yang memesona harus dikelola secara strategis. Inilah saatnya Sumbar tidak hanya dikenal sebagai tanah asal perantau, tetapi juga sebagai pusat pariwisata dunia. (***) Editor : MS
