Padang, - Gelombang banjir dan longsor yang melanda Kota Padang terus menyisakan duka sekaligus pekerjaan besar bagi pemerintah dan semua elemen masyarakat.
Ketua DPD PKS Kota Padang, Mulyadi Muslim, menegaskan instruksi khusus kepada seluruh Anggota Legislatif (Aleg) PKS untuk mengawal penuh hak-hak warga terdampak.
Bencana besar yang melanda tiga kecamatan Pauh, Kuranji, dan Koto Tangah telah memaksa lebih dari 4.500 warga mengungsi. Selain itu, kerusakan rumah, fasilitas umum, dan infrastruktur dinilai sangat berat. Data terbaru Pemko Padang menyebutkan total kerugian telah mencapai Rp200 miliar.
Aleg PKS Diminta Terdepan Membela Warga
Mulyadi Muslim menegaskan bahwa seluruh Aleg PKS harus berdiri paling depan memastikan warga terdampak mendapatkan hak-hak mereka secara penuh, mulai dari:
bantuan sembako dan sandang, kebutuhan dasar pengungsi, hingga bantuan rehab dan rekon rumah setelah masa darurat berakhir. Ia juga menekankan pentingnya memastikan warga kembali bangkit melalui bantuan usaha ekonomi, agar kehidupan masyarakat pasca bencana dapat pulih lebih cepat.
“Sesuai fungsi pengawasan, Aleg PKS harus mengoptimalkan perannya. Kita tidak boleh membiarkan hak warga terabaikan. PKS harus menjadi yang terdepan sebagaimana tradisi kader kita yang selalu hadir dalam aksi peduli bencana,” tegasnya.
Sejalan dengan Instruksi Presiden PKS Arahan ini sejalan dengan Lima Instruksi Presiden PKS terkait penanganan banjir dan longsor di Aceh, Sumut, dan Sumbar:1. Satgas Siaga Bencana PKS bergerak nasional, memobilisasi bantuan dan berkolaborasi dengan Fraksi PKS DPR RI serta seluruh struktur DPW PKS di Indonesia.
2. Seluruh kader PKS dihimbau aktif membantu, mulai dari penggalangan dana, logistik, obat-obatan, hingga pakaian layak pakai.
3. DPW yang tidak terdampak dikerahkan mendukung wilayah bencana, mengirim #RelawanPKS untuk membantu pemulihan.
Editor : Editor
