Tak hanya itu, rencana pembangunan kembali hunian permanen bagi keluarga yang kehilangan tempat tinggal juga harus mulai direncanakan. Semua proses ini, menurutnya, sangat bergantung pada data yang akurat agar bantuan bencana dapat disalurkan tepat sasaran.
Di sisi lain, Wakil Ketua DPRD Padang, Osman Ayub, menilai bahwa volume sampah yang dihasilkan pascabencana adalah catatan penting untuk evaluasi sistem penanganan bencana di masa depan.
Ia mendorong agar infrastruktur tahan bencana menjadi perhatian, termasuk di dalamnya sistem pengelolaan sampah yang lebih baik. "Besarnya dampak ekonomi bencana ini harus menjadi pembelajaran," katanya.
Ia pun meminta agar proses normalisasi sungai segera dilakukan, terutama di kawasan Batu Busuk, untuk mencegah potensi bencana susulan. Upaya normalisasi sungai adalah bagian tak terpisahkan dari pembangunan infrastruktur tahan bencana yang jangka panjang.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Padang lainnya, Mastilizal Aye, menambahkan bahwa perpanjangan status tanggap darurat memberikan kesempatan bagi pemerintah untuk memaksimalkan pemenuhan kebutuhan dasar.
Ia menyoroti beratnya sedimentasi di wilayah seperti Tanjung Saba dan Pitameh Nan XX, yang menyebabkan ratusan rumah belum dapat dihuni. Akibatnya, kebutuhan akan hunian sementara menjadi sangat mendesak.
Penyediaan hunian sementara yang layak adalah langkah kritis sebelum rekonstruksi pasca bencana secara keseluruhan dapat dimulai.Transparansi dalam penyaluran bantuan bencana ditegaskan oleh Wakil Ketua DPRD Padang, Jupri.
Ia memastikan bahwa seluruh masyarakat terdampak harus terdata dengan baik dan tidak ada yang terlewat dari layanan dasar, termasuk akses terhadap air bersih pasca bencana.
DPRD Padang pun akan terus mengawal proses ini, dari penanganan bencana tahap awal hingga proses rekonstruksi pasca bencana.
Editor : Editor
