Oleh: Irdam Imran, Alumni FISIP Unpar HI 1985
Di tengah tekanan fiskal dan kekhawatiran akan lonjakan konsumsi energi, pemerintah mengambil langkah cepat: mendorong Aparatur Sipil Negara (ASN) bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH). Narasinya sederhana—mengurangi mobilitas, menekan konsumsi BBM, dan menunjukkan keberpihakan pada efisiensi.
Namun, di balik kesederhanaan narasi itu, publik patut bertanya: apakah kebijakan ini benar-benar solusi, atau sekadar ilusi efisiensi?
WFH ASN memang tampak rasional di atas kertas. Jika pegawai tidak berangkat ke kantor, kendaraan tidak bergerak, BBM tidak terbakar. Tetapi realitas sosial-ekonomi tidak sesederhana rumus matematika. ASN bukanlah konsumen energi terbesar di negeri ini. Konsumsi terbesar justru datang dari sektor transportasi umum, logistik, industri, dan jutaan kendaraan pribadi masyarakat.
Dengan kata lain, ketika ASN diminta WFH, yang “dihemat” sesungguhnya hanyalah sebagian kecil dari keseluruhan persoalan energi nasional.
Di sinilah letak paradoksnya. Negara seolah memilih langkah yang paling mudah secara administratif, tetapi belum tentu paling berdampak secara struktural. Kebijakan yang terlihat cepat belum tentu tepat sasaran.Lebih jauh lagi, efektivitas WFH sangat bergantung pada perilaku. Tanpa perubahan pola hidup, WFH hanya memindahkan titik konsumsi energi, bukan menguranginya. Pegawai tetap beraktivitas di luar rumah, kendaraan tetap digunakan, dan konsumsi energi tetap berjalan—hanya berpindah dari kantor ke lingkungan domestik.
Belum lagi soal kualitas pelayanan publik. Negara hadir bukan hanya melalui kebijakan, tetapi melalui pelayanan yang dirasakan langsung oleh rakyat. Ketika WFH tidak diiringi sistem pengawasan dan digitalisasi yang matang, maka yang muncul bukan efisiensi, melainkan penurunan kualitas layanan. Di titik ini, publik yang akan menanggung biayanya.
Kita juga tidak bisa menutup mata bahwa kebijakan semacam ini berisiko menjadi “simbolik”—terlihat bekerja, tetapi tidak menyentuh akar persoalan. Sebuah langkah yang memberi kesan responsif, namun belum tentu menyelesaikan masalah.
Padahal, jika pemerintah sungguh serius ingin menghemat energi, maka langkah yang lebih mendasar justru harus diambil. Penguatan transportasi publik, pembatasan kendaraan pribadi, efisiensi sektor industri, hingga reformasi tata kelola energi adalah pilihan-pilihan strategis yang jauh lebih berdampak.
Editor : Editor
