Padang, - Reses DPRD Padang 2026 mulai digelar di enam daerah pemilihan dengan fokus menyerap aspirasi masyarakat terkait banjir, jalan rusak, drainase, penerangan jalan umum hingga pembangunan fasilitas ibadah.
Kegiatan reses anggota DPRD Kota Padang itu berlangsung pada 1-5 Mei 2026 dan menjadi perhatian warga karena menyentuh persoalan infrastruktur serta pelayanan publik yang selama ini dikeluhkan masyarakat.
Sebanyak 45 anggota DPRD Padang periode 2024-2029 turun langsung ke daerah pemilihan masing-masing untuk menemui konstituen melalui pertemuan warga, dialog terbuka, hingga peninjauan lapangan. Reses tersebut digelar di enam dapil, yakni Koto Tangah, Kuranji, Pauh-Lubuk Kilangan, Lubuk Begalung-Bungus Teluk Kabung, Padang Timur-Padang Selatan, serta Padang Utara-Padang Barat-Nanggalo.
Ketua DPRD Padang, Muharlion, saat reses di Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tangah, menyerap aspirasi masyarakat terkait persoalan banjir yang sudah berlangsung bertahun-tahun. Selain itu, warga juga meminta pembangunan jalan penghubung baru untuk mengurai kepadatan lalu lintas dan memperkuat jalur evakuasi bencana.
“Selain banjir, warga membutuhkan akses jalan alternatif untuk meningkatkan konektivitas ekonomi sekaligus jalur evakuasi gempa dan tsunami,” ujar Muharlion.
Menurutnya, Jalan Heler berpotensi menjadi solusi kemacetan di kawasan tersebut. Namun, ruas jalan itu membutuhkan pembangunan jembatan permanen agar tersambung ke Jalan Bagindo Aziz Chan Bypass.Tidak hanya itu, warga juga mengusulkan betonisasi jalan lingkungan, perbaikan drainase, pemberdayaan kelompok wanita tani (KWT), serta bantuan hibah untuk masjid dan mushalla.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Padang, Mastilizal Aye, saat reses di Perumahan Banda Gadang Permai, Kecamatan Nanggalo, menyoroti ancaman banjir yang terus menghantui warga setiap hujan turun.
“Curah hujan singkat saja sudah membuat air masuk ke rumah warga. Ini perlu penanganan cepat dan terencana,” kata Mastilizal Aye.
Ia menjelaskan, sejumlah kawasan seperti Banda Gadang Permai, Griya Permata, dan Kubu Utama masih menghadapi persoalan genangan akibat buruknya sistem drainase. Karena itu, DPRD Padang menghadirkan Dinas Perkim serta tim konsultan teknis untuk melakukan survei lapangan dan penyusunan rencana pengerjaan drainase.
Editor : Editor
