Lalu pertanyaannya: siapa yang harus bertanggung jawab atas kekalahan itu?
Jangan sampai rakyat kembali hanya disuguhi retorika “sinergi”, “koordinasi”, dan “komitmen bersama” yang berulang setiap kali tragedi terjadi. Sebab publik sudah terlalu lelah mendengar pidato yang tidak pernah benar-benar menurunkan angka tambang ilegal.
Tragedi kerap dijadikan momentum membangun citra kepedulian, bukan titik balik kebijakan. Kehadiran pejabat di lokasi bencana sering kali lebih menyerupai agenda simbolik ketimbang langkah korektif yang tegas. Publik akhirnya disuguhi empati verbal tanpa jaminan perubahan struktural.
Bahkan kritik keras dari Andre Rosiade patut menjadi alarm serius bagi Mahyeldi Ansharullah: “Sudahi pencitraan, jagolah lai pejabat Sumbar.” Pernyataan itu tidak lahir di ruang kosong, juga bukan sekadar serangan politik biasa. Kalimat tersebut mencerminkan akumulasi keresahan publik yang mulai melihat adanya jurang antara aktivitas simbolik pemerintah dengan realitas yang dihadapi masyarakat di lapangan.
Dalam kasus tambang emas ilegal di Sijunjung, kritik itu menemukan relevansinya. Sebab aktivitas PETI bukan persoalan baru yang tiba-tiba muncul kemarin sore. Praktik ini sudah berlangsung lama, terbuka, bahkan diketahui luas oleh masyarakat. Namun penindakan berjalan sporadis, sementara narasi pemerintah lebih sering dipenuhi ajakan, imbauan, dan simbol empati setelah tragedi terjadi.
Dan memang sulit membantahnya
Sebab jika pemerintah benar-benar serius sejak awal, mustahil PETI berkembang sedemikian masif hingga ratusan titik tersebar di berbagai kabupaten. Mustahil aktivitas tambang ilegal berjalan terbuka di sungai-sungai tanpa tindakan tegas yang konsisten. Mustahil korban jiwa terus berjatuhan dari tahun ke tahun.
Yang terjadi justru pola klasik: pemerintah lambat ketika mencegah, tetapi sangat aktif ketika tragedi sudah viral.
Di era politik digital hari ini, pencitraan memang menjadi instrumen kekuasaan yang murah dan efektif. Turun ke lokasi, memakai rompi lapangan, berdialog dengan warga, lalu mengunggah dokumentasi ke media sosial, semuanya bisa membentuk kesan kepemimpinan yang peduli. Tetapi publik semakin cerdas membedakan mana empati tulus dan mana performa politik.Karena pada akhirnya ukuran keberhasilan pemimpin bukan seberapa sering ia muncul di lokasi masalah, melainkan seberapa sedikit masalah itu terjadi di masa kepemimpinannya.
Tragedi Sijunjung harus dibaca sebagai kegagalan tata kelola, bukan sekadar musibah alam. Dan dalam sistem pemerintahan daerah, gubernur tidak bisa terus berdiri sebagai komentator moral yang hanya mengingatkan masyarakat agar berhati-hati. Gubernur adalah pengendali arah kebijakan daerah. Ketika tambang ilegal terus tumbuh liar, ketika korban terus berjatuhan, dan ketika penindakan berjalan sporadis, maka publik berhak mempertanyakan efektivitas kepemimpinan pemerintah provinsi.
Jangan biarkan tragedi sembilan nyawa ini berhenti sebagai headline sesaat yang kemudian tenggelam bersama kunjungan seremonial pejabat.
Editor : Editor
