Oleh: Irdam Imran, Penulis
Perdebatan mengenai prioritas anggaran negara selalu menjadi bagian dari dinamika demokrasi.
Dalam negara yang menganut sistem konstitusional, setiap kebijakan publik harus terbuka terhadap kritik dan evaluasi.
Karena itu, pandangan yang disampaikan oleh terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan lambatnya respons pemerintah terhadap pemulihan bencana di Sumatera layak ditempatkan sebagai bagian dari mekanisme pengawasan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
Kritik tersebut tidak semestinya dimaknai sebagai penolakan terhadap program pemerintah.
Sebaliknya, kritik itu merupakan pengingat bahwa dalam pengelolaan keuangan negara terdapat prinsip yang tidak boleh diabaikan, yaitu penentuan skala prioritas.Negara harus mampu memastikan bahwa kebutuhan masyarakat yang bersifat mendesak memperoleh perhatian yang sepadan dengan program-program pembangunan jangka panjang.
Pengalaman saya sebagai mantan birokrat di lingkungan parlemen Senayan memperlihatkan bahwa penyusunan anggaran negara selalu berada dalam ruang kompromi antara aspirasi politik, kemampuan fiskal, dan kebutuhan riil masyarakat.
Tidak ada anggaran yang mampu memenuhi seluruh kebutuhan sekaligus.
Oleh karena itu, kemampuan pemerintah menetapkan prioritas merupakan ukuran utama kualitas tata kelola pemerintahan.
Editor : Editor
