Padang, - Pemerintah Kota (Pemko) Padang menegaskan komitmennya mewujudkan Smart City dengan mempercepat transformasi digital di sektor pelayanan publik, khususnya dalam penyaluran Bantuan Sosial (Bansos).
Kota Padang kini resmi terpilih menjadi satu dari 42 kabupaten/kota di Indonesia sekaligus satu-satunya daerah di Sumatera Barat yang menjadi pilot project nasional implementasi digitalisasi bansos.
Hal tersebut disampaikan Wali Kota Padang, Fadly Amran, saat membuka secara resmi kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Digitalisasi Bantuan Sosial bagi Agen Pendamping, di Gedung Bagindo Aziz Chan, Balai Kota Aia Pacah, Senin (25/5/2026).
Kegiatan ini turut dihadiri oleh Penata Perizinan Ahli Madya Direktorat IDKN Ditjen Dukcapil Kemendagri, Adel Trilius, Sekretaris Daerah Kota Padang Raju Minropa, serta pimpinan OPD terkait, termasuk Kepala BPS, Dinas Sosial, dan Disdukcapil. Hadir pula para Camat, Lurah, dan agen pendamping digitalisasi bansos se-Kota Padang.
Fadly Amran menekankan bahwa validitas data merupakan faktor utama agar bantuan pemerintah benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan. Ia menyebut program ini sebagai amanah dan tanggung jawab besar bagi Kota Padang.
“Pendataan dan penyaluran bansos harus betul-betul tepat sasaran. Alhamdulillah kita dipilih menjadi satu dari 42 kabupaten/kota, tentu menjadi amanah dan tanggung jawab besar bagi Kota Padang untuk mempercepat digitalisasi pengelolaan bansos ini,” tegas Fadly.Program digitalisasi bansos ditujukan untuk menciptakan sistem penyaluran yang lebih cepat, akurat, transparan, dan tepat sasaran. Sistem ini nantinya akan terintegrasi dengan berbagai layanan digital pemerintah, seperti pembayaran digital, administrasi pemerintahan, hingga aplikasi pelayanan masyarakat Padang Mobile.
Lebih lanjut, Fadly menjelaskan bahwa sistem bansos berbasis digital memungkinkan pemerintah memantau perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat secara real time.
“Sistem bansos berbasis digital akan memudahkan pemerintah memantau perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat secara real time. Seperti contoh, warga yang sebelumnya tergolong mampu bisa sewaktu-waktu membutuhkan bantuan akibat bencana atau kondisi darurat lainnya,” tambahnya.
Dalam rangka mensukseskan program tersebut, Pemko Padang telah menerbitkan SK Tim Percepatan Digitalisasi Bantuan Sosial. Wali Kota pun meminta seluruh pihak terkait, mulai dari Dinas Sosial, Disdukcapil, Diskominfo, hingga Camat dan Lurah, untuk serius mengikuti pelatihan agar dapat menjadi trainer di wilayah masing-masing.
Editor : Editor
