Padang, - Dampak banjir yang melanda Kota Padang pada 3 Agustus 2026 mendapat perhatian serius dari Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Alam Wilayah Sumatera.
Ketua Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) Satgas PRR, Brigjen Pol Yopie Indra Prasetya Sepang, beserta anggota tim melakukan audiensi sekaligus peninjauan langsung ke lokasi terdampak pada Selasa (11/8/2026).
Kegiatan berlangsung di Gedung Putih, Kediaman Resmi Wali Kota Padang, dihadiri Wali Kota Padang Fadly Amran, unsur Forkopimda Kota Padang, pimpinan OPD terkait, serta perwakilan Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V Padang.
Usai audiensi, rombongan meninjau kawasan terdampak cukup parah di Kelurahan Kuranji (Lapau Munggu RT 01 & RT 02 RW 06 serta kawasan Guo RT 03 RW 06) dan kawasan By Pass Air Pacah, Kecamatan Koto Tangah.
Wali Kota Padang Fadly Amran menyampaikan banjir 3 Agustus 2026 merupakan bencana berulang pasca-bencana hidrometeorologi November 2025.
Hal ini menunjukkan masih adanya titik rawan yang memerlukan penanganan menyeluruh dari pemerintah pusat.Oleh karena itu, dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) perlu diperbarui guna mencakup seluruh kawasan terdampak.
Total kebutuhan penanganan banjir dalam usulan R3P Pemko Padang mencapai Rp955,771 miliar, meliputi pembangunan waduk retensi Air Pacah, perbaikan drainase kawasan Bypass depan Kantor Wali Kota, perbaikan saluran crossing depan Aciak Mart, serta normalisasi Batang Maransi.
“Kita menginginkan penanganan banjir tidak hanya pada pembangunan fisik, tetapi terintegrasi dengan sistem pengelolaan dan mitigasi bencana jangka panjang,” tegas Fadly Amran.
Selain itu, Pemko Padang juga mengusulkan pembangunan pengendali banjir Batang Guo, pengendalian sedimen Batang Guo, pembuatan geoportal, serta penyediaan sensor banjir di Batang Kuranji.
Editor : Editor
