Pariwisata harus menjadi mesin pertumbuhan bagi hotel, restoran, transportasi, UMKM, ekonomi kreatif, kerajinan dan produk lokal.
Namun terdapat satu persoalan yang sering kurang diperhitungkan dalam strategi pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat: risiko bencana.
Sumbar berada di wilayah yang memiliki risiko gempa bumi, tsunami, banjir, longsor dan bencana geologi lainnya. Bencana bukan hanya persoalan kemanusiaan dan lingkungan, tetapi juga persoalan ekonomi.
Ketika jalan dan jembatan rusak, distribusi barang terganggu. Ketika lahan pertanian terdampak, produksi menurun. Ketika kawasan wisata terganggu, kunjungan wisatawan dapat merosot. Ketika infrastruktur publik rusak, pemerintah harus mengalihkan anggaran dari pembangunan produktif kepada rehabilitasi dan rekonstruksi.
Dengan demikian, bencana dapat menjadi guncangan ekonomi yang memperlambat pertumbuhan.
Namun bencana tidak boleh dijadikan alasan untuk menerima pertumbuhan rendah secara permanen. Justru di sinilah kualitas kepemimpinan daerah diuji.
Pemerintah daerah perlu mengubah paradigma dari pembangunan pascabencana menuju pembangunan berbasis ketahanan bencana.Setiap pembangunan jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, kawasan industri, kawasan wisata dan permukiman harus memperhitungkan risiko bencana. Sistem peringatan dini, tata ruang, jalur evakuasi, standar bangunan dan kesiapsiagaan masyarakat harus menjadi bagian integral dari kebijakan pembangunan.
Investasi untuk mitigasi bencana hari ini jauh lebih murah daripada biaya pemulihan setelah bencana terjadi.
Di sinilah kepemimpinan dan bencana memiliki hubungan yang sangat erat. Bencana alam memang tidak dapat dikendalikan manusia. Tetapi besarnya kerugian ekonomi akibat bencana dapat dikurangi melalui kebijakan yang tepat.
Editor : Editor
