Ini bukan soal kecil. Ruang digital adalah ruang yang sangat personal sekaligus sangat publik pada saat bersamaan, dan pemerintah yang terlalu jauh masuk ke ranah personal warganya berisiko melahirkan represi yang justru kontraproduktif bagi kebebasan berekspresi. Namun pemerintah yang sama sekali tidak hadir juga membiarkan ruang publik digital tumbuh tanpa kompas nilai apa pun, sehingga yang mengatur bukan etika, melainkan algoritma yang hanya peduli pada durasi tontonan dan jumlah interaksi.
Bukan Mengontrol Konten, Tetapi Mengelola Dampak
Masalahnya bukan apakah pemerintah harus mengontrol setiap konten yang diunggah warganya. Itu jelas bukan tugas pemerintah, dan upaya ke arah sana justru akan melanggar semangat kebebasan berekspresi yang dilindungi konstitusi. Masalah yang sesungguhnya adalah apakah pemerintah memiliki kemampuan mengelola dampak sosial dari ruang digital yang kian menyatu dengan kehidupan sehari-hari warganya.
Mengelola dampak berarti membangun sistem peringatan dini yang mampu mendeteksi pola-pola konten bermasalah sebelum ia meluas menjadi kegaduhan nasional, bukan dengan cara memata-matai warga, melainkan dengan membangun kanal komunikasi yang hidup antara pemerintah, platform, komunitas kreator, dan masyarakat sipil. Mengelola dampak berarti menyiapkan literasi digital yang benar-benar menyentuh cara wargaterutama generasi muda yang tumbuh sebagai kreator kontenmemahami risiko, konsekuensi hukum, dan tanggung jawab sosial dari apa yang mereka unggah, bukan sekadar seminar satu arah yang selesai begitu sertifikat dibagikan.
Mengelola dampak juga berarti merevitalisasi peran lembaga adat bukan sebagai alat menghakimi, melainkan sebagai mitra dialog yang membantu generasi muda menempatkan diri di ruang publik baru ini. Marwah Minangkabau, dalam pengertian yang lebih dewasa, bukanlah alat untuk mempermalukan seseorang di ruang publik, melainkan cara pandang tentang kepatutan, tanggung jawab sosial, rasa malu yang membangun, dan kemampuan menempatkan diri dengan bijak di ruang mana pun seseorang beradatermasuk ruang digital yang belum sepenuhnya dipahami generasi yang lebih tua. Nilai itu semestinya diwariskan melalui pendampingan, bukan dipaksakan melalui penghakiman setelah videonya sudah telanjur viral.
Yang dibutuhkan Sumatera Barat hari ini bukan lebih banyak imbauan setelah kejadian, melainkan arsitektur socialcontrol yang dirancang untuk ruang digital sejak awal: pemetaan tren konten secara berkala, kemitraan aktif dengan sekolah dan kampus untuk pendidikan etika bermedia sosial yang kontekstual dengan budaya lokal, forum lintas lembaga yang bertemu secara rutin bukan hanya ketika ada kasus, serta jalur komunikasi yang jelas antara pemerintah daerah dengan warganya yang berkarya di dunia digitaltermasuk mereka yang menjadikan livestreaming sebagai sumber penghidupan. Jangan tunggu viral untuk bekerja. Sebab setiap kali pemerintah baru bergerak setelah sebuah nama menjadi trendingtopic, yang sedang dibangun bukanlah kepercayaan publik, melainkan kesan bahwa kehadiran negara di ranah ini hanya bersifat seremonial.Cermin yang Belum Selesai Dibaca
Pada akhirnya, kita perlu kembali ke titik awal. Sang penampil di layar itu bukan penjahat, bukan simbol kemerosotan moral generasi, dan tidak layak dijadikan bulan-bulanan di ruang publik dengan cara yang sama menyakitkannya dengan apa yang dituduhkan kepadanya. Ia adalah satu individu yang kebetulan videonya menjadi viral pada momen ketika masyarakat Sumatera Barat sedang gelisah mencari jawaban atas pertanyaan yang jauh lebih besar: siapa yang seharusnya menjaga batas kepatutan di ruang digital yang kini menjadi rumah kedua bagi hampir semua warganya?
Menjadikan seorang kreator digital sebagai sasaran kemarahan kolektif hanya akan menyelesaikan persoalan di permukaan, sementara akar masalahnyakekosongan strategi socialcontrol pemerintah di ruang digitalakan tetap ada dan menunggu wajah baru untuk mengulang pola yang sama. Akan selalu ada subjek di layar berikutnya selama pemerintah daerah belum memiliki jawaban yang jelas atas pertanyaan bagaimana kontrol sosial bekerja ketika panggungnya bukan lagi lapangan nagari, melainkan layar telepon genggam yang ada di saku setiap orang.
Ketika panggung sudah berpindah ke layar, apakah socialcontrol Pemerintah Provinsi Sumatera Barat masih berdiri di panggung lama? (***)
Editor : Editor
