Risiko kehilangan aset tanah seluas 108 hektare nyata, begitu pula risiko Pemprov tidak memperoleh dividen serta penerimaan terkait perubahan HPL menjadi HGB dari penjualan lahan PT Padang Industrial Park.
Bukan Hal Baru, Namun Belum Tuntas
Kronologi persoalan PT ARP berjalan panjang:
2014 — Rekomendasi Pansus DPRD terkait PT ARP/PT PIP muncul;
2015 — Pemprov meminta BPKP melakukan audit;
2017 — Audit investigasi BPKP terhadap PT ARP dan PT PIP dinyatakan selesai;
2024 — Pemprov sendiri mengajukan pemeriksaan ke PN Padang;
Agustus 2026 — RUPSLB mengesahkan reaktivasi PT ARP.Banyak langkah administratif telah diambil. Namun teori nilai publik mengajarkan: dokumen, surat, audit, atau rapat hanyalah keluaran (output).
Yang diharapkan adalah dampak (outcome) kepastian aset, perlindungan hak daerah, penerimaan investasi, dan manfaat sosial yang dirasakan masyarakat.
Nilai Publik: Aset Bukan Tujuan, Melainkan Instrumen
Konsep public value Mark H. Moore menegaskan: pemerintah bukan sekadar penjaga catatan, melainkan pengelola sumber daya yang wajib mengubah aset menjadi nilai bermakna bagi warga.
Editor : Editor
