Oleh: Irdam Imran, Mantan Birokrat Parlemen Senayan
Senayan, 29 September 2026 — Dua puluh dua tahun perjalanan DPD RI merupakan bagian penting dari sejarah ketatanegaraan Indonesia pascareformasi. DPD RI lahir dari perubahan UUD 1945 dengan gagasan menghadirkan representasi daerah dalam sistem perwakilan nasional.
Namun, sebuah lembaga baru tidak serta-merta dikenal dan dipahami masyarakat. Ia membutuhkan proses untuk memperkenalkan identitas, fungsi, kewenangan, sekaligus alasan mengapa keberadaannya penting bagi kehidupan bernegara.
Saya menyaksikan fase awal perjalanan tersebut dari dekat. Pada 2006–2007, saya dipercaya sebagai Sekretaris Wakil Ketua DPD RI, Irman Gusman.
Saat itu DPD RI masih relatif muda. Pertanyaan yang sering muncul di masyarakat sederhana, tetapi mendasar: apa itu DPD RI? Mengapa diperlukan? Apa bedanya dengan DPR RI? Dan apa manfaatnya bagi daerah?
Karena itu, sosialisasi kelembagaan menjadi salah satu pekerjaan penting pada fase awal.Sosialisasi tersebut dikembangkan melalui berbagai format kegiatan dan jejaring. Di antaranya IRIF (Investment Regional International Forum) pada 2006, WIEF (World Islamic Economic Forum) pada 2009, serta RTTI (Regional Trade, Travel and Investment) pada 2010.
Berbagai forum itu menjadi bagian dari upaya memperkenalkan DPD RI, membangun komunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan, serta memperluas perhatian publik terhadap keberadaan lembaga representasi daerah. Pemberitaan media nasional dan internasional ikut menjadi bagian dari proses tersebut.
Pada fase awal, sosialisasi kelembagaan memang merupakan kebutuhan.
Sebab DPD RI bukan “DPR kedua”. DPD memiliki basis representasi yang berbeda. Anggota DPD dipilih dari setiap provinsi melalui pemilu, sedangkan DPR merupakan representasi politik melalui partai politik.
Editor : Editor
