Oleh: Irdam Imran, Pengamat Politik dan Konstitusi
Depok, 15 November 2026 - Ada satu momentum penting dalam perjalanan demokrasi dan ketatanegaraan Indonesia yang patut menjadi refleksi bersama. Ketika jabatan Wakil Presiden mengalami kekosongan sebelum masa jabatan lima tahun berakhir, konstitusi masih menyediakan mekanisme untuk menjaga kesinambungan pemerintahan melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI).
Dalam konteks inilah ungkapan "untung masih ada MPR RI" menjadi relevan. MPR bukan sekadar lembaga yang memiliki kewenangan memilih Wakil Presiden, tetapi juga bagian penting dari arsitektur demokrasi konstitusional Indonesia dalam menghadapi persoalan ketatanegaraan yang membutuhkan penyelesaian melalui jalur konstitusi.
Jabatan Presiden dan Wakil Presiden merupakan produk demokrasi elektoral melalui pemilihan langsung oleh rakyat. Namun, apabila dalam perjalanan pemerintahan muncul persoalan serius yang berujung pada kekosongan jabatan Wakil Presiden sebelum masa jabatan lima tahun berakhir, pengisiannya tidak lagi dilakukan melalui pemilihan langsung, melainkan melalui mekanisme konstitusional.Di sinilah demokrasi konstitusional menunjukkan perannya: menjaga kesinambungan pemerintahan tanpa mengabaikan ketentuan hukum.
Dari Demokrasi Elektoral Menuju Demokrasi Konstitusional
Demokrasi elektoral memberikan legitimasi kepada Presiden dan Wakil Presiden melalui pemilihan langsung. Namun, legitimasi elektoral tidak berarti sebuah jabatan terbebas dari pertanggungjawaban konstitusional sepanjang masa jabatannya.
Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, Presiden mengusulkan dua calon kepada MPR untuk dipilih menjadi Wakil Presiden.
Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa konstitusi telah menyediakan mekanisme untuk mengatasi kekosongan jabatan tanpa harus menunggu berakhirnya masa jabatan lima tahun.
MPR memiliki tanggung jawab konstitusional untuk menjalankan proses pengisian jabatan tersebut secara sah, bermartabat, dan mengutamakan kepentingan nasional.
Musyawarah Mufakat, Bukan Sekadar One Man, One Vote
Dalam proses pemilihan Wakil Presiden, MPR RI sebaiknya mengedepankan musyawarah dan mufakat sebagai pendekatan awal.
Editor : Editor