“Pedagang, pekerja, ibu rumah tangga, mahasiswa, siapa pun warga negara, punya hak yang sama untuk memperoleh informasi publik. Tugas kami di Komisi Informasi adalah memastikan masyarakat tahu hak itu, tahu bagaimana menggunakannya, dan tahu ke mana harus mencari bantuan ketika hak tersebut tidak terpenuhi,” katanya.
Antusiasme terlihat dari respons para pedagang. Mereka menyampaikan masukan terkait pentingnya pemerintah bersikap responsif dalam melayani masyarakat.
Salah seorang pedagang mengatakan, hal yang paling dibutuhkan masyarakat dalam berhadapan dengan pelayanan pemerintah adalah respons yang cepat.
“Yang penting bagi kami sebagai warga, pemerintah itu harus responsif dan cepat,” ujar pedagang di Pos Pengumben tersebut.
Ia juga berharap KI DKI Jakarta terus hadir memastikan masyarakat mendapatkan haknya atas informasi publik.
Bagi KI DKI Jakarta, dialog di pasar tersebut menjadi pengingat bahwa literasi tentang keterbukaan informasi publik tidak boleh elitis.Ada masyarakat yang perlu ditemui, dijelaskan, dan didengarkan secara langsung.
“Kami ingin masyarakat jangan merasa bahwa informasi publik itu sesuatu yang sulit dijangkau. Kalau ada informasi yang memang menjadi hak masyarakat, silakan ditanyakan, diminta, dan digunakan untuk kepentingan bersama.
Negara hadir bukan untuk menjauhkan informasi dari masyarakat, tetapi memastikan informasi publik dapat diakses sesuai ketentuan,” tegas Harry. (***)
Editor : Editor
