Keterbukaan Informasi Jadi Benteng Keselamatan di Tengah Ancaman Bencana Hidrometeorologi

Wakil Ketua KI Sumbar Mona Sisca menegaskan informasi terbuka real-time soal peta rawan bencana, dana darurat, dan distribusi bantuan adalah benteng keselamatan. (Foto: Ist)
Wakil Ketua KI Sumbar Mona Sisca menegaskan informasi terbuka real-time soal peta rawan bencana, dana darurat, dan distribusi bantuan adalah benteng keselamatan. (Foto: Ist)

Padang, - Komisi Informasi (KI) Sumatera Barat menilai keterbukaan informasi dalam situasi bencana merupakan bagian penting dari upaya perlindungan masyarakat.

Di tengah ancaman bencana hidrometeorologi yang membayangi Sumatera Barat, keterbukaan informasi tidak sekadar berkaitan dengan administrasi pemerintahan, tetapi menjadi salah satu benteng penting dalam menjaga keselamatan jiwa masyarakat.

KI Sumatera Barat menegaskan pentingnya transparansi data secara real time, terutama menyangkut peta wilayah rawan bencana, alokasi dana darurat, hingga skema distribusi bantuan kepada masyarakat terdampak.

Informasi yang terbuka dan akurat diperlukan agar masyarakat tidak terjebak dalam simpang siur informasi maupun disinformasi ketika kondisi krisis terjadi.

Wakil Ketua KI Sumatera Barat, Mona Sisca, kepada RRI kemarin mengatakan, kepanikan massa sering kali tidak hanya dipicu oleh bencana itu sendiri, tetapi juga akibat minimnya informasi terpercaya yang dapat diakses masyarakat secara cepat.

“Ketika bencana melanda, Informasi serta merta seperti tertuang dalam UU no 14 tahun 2008 sangat dibutuhkan masyarakat guna kepastian tindakan penyelamatan. Karena itu, kami selalu mendorong badan publik untuk proaktif memberikan informasi, baik menyangkut kondisi dan risiko bencana, kebutuhan masyarakat terdampak, alokasi dana darurat, hingga pendistribusian bantuan kepada korban bencana,” ujarnya.

Menurut Mona Sisca, informasi mengenai mitigasi dan pendistribusian bantuan badan publik harus dipastikan sampai dan dapat diakses masyarakat secara cepat, jelas juga mudah dipahami.

Ia mengingatkan tidak transparannya alokasi dana darurat maupun alur pendistribusian bantuan justru dapat memicu munculnya rumor dan ketidakpercayaan di tengah masyarakat.

“Publik harus memahami bahwa membuka data secara jujur dan real time adalah bagian dari upaya untuk menyelamatkan nyawa,” katanya.

Mona Sisca menambahkan, keterbukaan data secara real time mengenai pemetaan kawasan rawan bencana dan tata kelola logistik juga harus disajikan secara inklusif hingga ke tingkat nagari.

Editor : Editor
Banner Relasi Publik
Bagikan

Berita Terkait
Terkini