Jakarta, - Kebijakan iklim tidak akan benar-benar adil jika dirumuskan tanpa melibatkan mereka yang menanggung dampak paling berat dari krisis iklim.
Perempuan, khususnya perempuan penyandang disabilitas, berada di garis depan kerentanan namun sering kali terabaikan dalam pengambilan keputusan.
Menyadari hal tersebut, MADANI Berkelanjutan menggelar workshop IN-CLIMATE CONNECT: Terhubung, Berbagi, dan Beraksi untuk Keadilan Iklim pada 12–14 Oktober 2026 di Hotel Aryaduta Menteng, Jakarta.
Kegiatan ini mempertemukan 30 perempuan muda dan perempuan penyandang disabilitas dari Kalimantan Barat dan Jakarta untuk menyusun agenda advokasi bersama.
Berdasarkan data INFORM Climate Change, dari sekitar 23,3 juta penyandang disabilitas di Indonesia, sekitar 9,9 juta termasuk dalam 40 persen masyarakat termiskin dan menghadapi risiko kematian hingga empat kali lipat lebih tinggi saat bencana terjadi.
Di saat yang sama, perempuan memikul beban perawatan yang bertambah sekaligus menghadapi ancaman kekerasan berbasis gender yang meningkat.
Tumpukan kerentanan berlapis ini menegaskan: krisis iklim bukan sekadar soal lingkungan, melainkan juga soal keadilan sosial.Dalam pembukaan, Giorgio Budi Indrarto dari Badan Pengurus MADANI Berkelanjutan menegaskan bahwa kelompok perempuan muda dan penyandang disabilitas bukan sekadar penerima bantuan, melainkan pemangku kepentingan utama yang paling awal merasakan dampak.
"Keadilan iklim adalah soal keselamatan semua manusia. Kita yang ada di ruangan ini punya kesempatan jauh lebih kecil dibanding yang lain, dan itu tidak adil. Bukan berarti kita tidak berdaya, tetapi perlu ada perlakuan khusus agar keadilan itu merata," ujarnya.
Melalui In-Climate Connect, MADANI Berkelanjutan berupaya menyatukan tiga gerakan yang selama ini berjalan terpisah: lingkungan hidup, pemberdayaan perempuan, dan hak penyandang disabilitas.
Editor : Editor
