Workshop menghadirkan narasumber dari Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI), WALHI, ARUKI, Lokahita, serta organisasi lainnya.
Linart dari KPI menyoroti bahwa ketidakadilan gender dilestarikan melalui budaya, hukum, dan sistem sehingga pendekatan GEDSI (Gender, Kesetaraan, Disabilitas, dan Inklusi Sosial) wajib menjadi kaca utama dalam setiap analisis iklim.
Sementara itu, Mahretta Maha dari HWDI mengingatkan: hambatan bukan lahir dari ragam disabilitas, melainkan dari lingkungan yang belum aksesibel.
Penyandang disabilitas harus dilibatkan sejak perencanaan, bukan sekadar diundang saat butuh kehadiran.
Selama tiga hari, peserta mendalami lima topik utama: pemahaman krisis iklim berbasis GEDSI, adaptasi berkeadilan, kerugian dan kerusakan, mitigasi inklusif, hingga penyusunan strategi kampanye.
Kegiatan ini mencakup beragam ragam disabilitas fisik, penglihatan, pendengaran, intelektual, hingga mental sebagai bukti komitmen inklusi.
Melalui dialog dan pengalaman langsung dari lapangan, peserta menyepakati bahwa keadilan iklim mencakup empat pilar: distributif, rekognitif, prosedural, dan restoratif yang selama ini kerap diabaikan oleh para pembuat kebijakan.Diharapkan, pertemuan ini melahirkan jejaring organisasi lintas isu serta rencana aksi nyata yang dibawa pulang ke komunitas masing-masing.
Dukungan terhadap RUU Keadilan Iklim, penerapan RAN-GPI hingga tingkat daerah, serta keterlibatan penuh perempuan muda dan penyandang disabilitas di setiap meja keputusan menjadi komitmen bersama.
Iklim yang adil hanya dapat diwujudkan jika semua suara didengar, dihargai, dan diberi ruang yang setara untuk beraksi. (***)
Editor : Editor
