Informasi Bencana Harus Cepat dan Akurat, Jurnalis Televisi Tak Boleh Kejar Visual Sensasional

KPID Sumbar & IJTI perkuat jurnalis televisi.(Foto: Ist)
KPID Sumbar & IJTI perkuat jurnalis televisi.(Foto: Ist)

Ia mencontohkan media sosial sebagai salah satu sumber munculnya informasi yang bertebaran tanpa selalu disertai kepastian kebenaran. Dalam kondisi tersebut, jurnalis dituntut melakukan verifikasi sebelum menyampaikan informasi kepada publik.

"Dalam konteks jurnalistik positif, kita tidak hanya kemudian membuat semua hal itu terlihat baik-baik saja, tidak. Semuanya masuk, namun mari diberikan secara proporsional, diberikan pemahaman yang lebih lengkap, sehingga publik bisa menerima informasi itu lebih lengkap."

Dengan demikian, jurnalisme positif bukan berarti menutupi persoalan atau hanya menampilkan sisi baik suatu peristiwa. Informasi tetap perlu disampaikan, tetapi dengan konteks yang memadai, proporsional, dan berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.

Herik juga menekankan pentingnya pemeriksaan terhadap informasi yang bersumber dari media sosial. Kecepatan distribusi informasi melalui platform digital tidak menghilangkan kewajiban jurnalis untuk memastikan kebenaran materi yang akan disampaikan kepada masyarakat.

"Oke kita menggunakan media sosial, namun kita harus memverifikasinya terlebih dahulu, agar informasi yang kuat kepada publik itu tersampaikan dengan baik," kata Herik.

Herik turut menyinggung persoalan kesehatan dan lingkungan yang dapat menjadi bahan pemberitaan publik. Ia mencontohkan kondisi Sumatera Barat yang disebutnya sebagai salah satu daerah dengan kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) tertinggi di Sumatera akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Menurutnya, tantangan jurnalis bukan sekadar mengabarkan suatu persoalan, melainkan mengemas informasi agar masyarakat memperoleh gambaran yang valid mengenai kondisi yang terjadi.

"Contoh nyata yang ada saat ini adalah Sumbar salah satu daerah dengan kasus ISPA tertinggi se-Sumatera imbas karhutla," ujarnya.

Publik, katanya, juga membutuhkan konteks yang membantu mereka memahami persoalan secara lebih lengkap.

Herik mengingatkan bahwa tidak semua materi dapat disampaikan secara vulgar hanya karena berpotensi menarik perhatian audiens.

Editor : Editor
Banner Ultah Golkar 20
Bagikan

Berita Terkait
Terkini