Karena itu, ia meminta DPRD dan masyarakat tidak hanya melihat pembangunan tersebut sebagai pekerjaan pemerintah, tetapi sebagai kepentingan bersama yang harus dikawal dan didukung.
"Oleh karena itu, saya minta bantu sama Bapak-bapak. Mari Pak, kita bersamakan ini, Pak. Tanpa bantuan Bapak-bapak, kita tidak bisa apa-apa," katanya.
Bupati juga mengingatkan agar persoalan-persoalan kecil di lapangan tidak berkembang menjadi hambatan yang dapat mengganggu pekerjaan. Ia meminta komunikasi dan penyelesaian setiap persoalan dilakukan secara bersama-sama dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat.
"Masalah perintil-perintil kecil jangan sampai menghambat. Tidak mengganggu juga masyarakat, tidak merusak dan tidak mengurangi tanah Bapak-Bapak. Mari kita dukung bersama," harapnya.
Menurut Bupati, keberhasilan pembangunan SPAM juga sangat bergantung pada ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan. Sebab, pelaksanaan dan serah terima pekerjaan memiliki batas waktu serta ketentuan yang harus dipenuhi.
Ia mengingatkan, apabila pekerjaan tidak dapat diselesaikan sesuai jadwal dan ketentuan yang telah ditetapkan, kondisi tersebut berpotensi memengaruhi proses serah terima dan keberlanjutan dukungan anggaran pemerintah pusat.
"Kalau tidak bisa serah terima, akibatnya anggarannya bisa dibawa ke kabupaten/kota lain," ungkapnya.Karena itu, Bupati mengajak seluruh unsur DPRD, pemerintah daerah, perangkat daerah, masyarakat, serta pemangku kepentingan lainnya untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam mengawal pelaksanaan pembangunan.
Ia menekankan bahwa pembangunan SPAM bukan sekadar proyek infrastruktur, melainkan investasi jangka panjang untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
Terlebih setelah bencana hidrometeorologi yang melanda Padang Pariaman, penguatan kembali infrastruktur pelayanan dasar menjadi kebutuhan yang sangat penting.
Editor : MS
