Untung Masih Ada MPR RI: Musyawarah Mufakat dan Posisi Tawar Senator dalam Menyelamatkan Demokrasi Konstitusional

Irdam Imran, Pengamat Politik dan Konstitusi. (Foto: Ist)
Irdam Imran, Pengamat Politik dan Konstitusi. (Foto: Ist)

Posisi Tawar Senator dan Kepentingan Daerah

Kekuatan DPD tidak semata-mata terletak pada jumlah suara, melainkan pada kemampuan membawa aspirasi daerah ke dalam keputusan nasional.

Para senator dipilih langsung oleh rakyat di daerah masing-masing. Mereka membawa mandat representasi yang harus diperjuangkan dalam kehidupan ketatanegaraan.

Momentum Pilwapres dapat menjadi kesempatan bagi DPD untuk menunjukkan kemandirian kelembagaannya. Konsolidasi internal, komunikasi dengan pimpinan MPR, serta dialog dengan seluruh kekuatan politik di DPR merupakan bagian dari proses membangun kesepahaman.

Presiden tentu memiliki kewenangan konstitusional untuk mengusulkan dua calon. Namun, penghormatan terhadap kedudukan DPD sebagai unsur keanggotaan MPR juga merupakan bagian dari penghormatan terhadap sistem representasi yang diatur UUD 1945.

Menghindari Politik Transaksional

Pengisian jabatan Wakil Presiden bukan sekadar persoalan pembagian kekuasaan di antara elite politik. Jabatan tersebut merupakan amanah konstitusional untuk mendampingi Presiden menjalankan pemerintahan dan mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.

Karena itu, proses Pilwapres harus dijauhkan dari politik transaksional, kompromi kepentingan kelompok, dan kalkulasi elektoral jangka pendek.

Kapasitas kenegaraan, integritas, rekam jejak, pemahaman konstitusi, serta komitmen terhadap kepentingan nasional harus menjadi pertimbangan utama.

MPR sebagai Rumah Permusyawaratan Bangsa

Pada akhirnya, momentum Pilwapres merupakan ujian bagi kedewasaan demokrasi Indonesia. MPR hendaknya tidak hanya memperlihatkan kemampuan menghitung suara, tetapi juga kemampuan membangun konsensus kebangsaan.

DPD RI juga perlu menunjukkan bahwa kekuatan representasi daerah tidak berhenti pada aspirasi yang disampaikan kepada Presiden, tetapi diwujudkan melalui penggunaan mandat konstitusional di MPR.

Demokrasi elektoral memberikan mandat, demokrasi konstitusional menjaga mandat, dan MPR menjadi salah satu institusi yang memastikan kesinambungan kehidupan bernegara ketika terjadi kekosongan jabatan.

Editor : Editor
Banner Dony Oskaria - UnandBanner KATUA-Rafly Yandra
Bagikan

Berita Terkait
Terkini