Nevi Zuairina Sampaikan Giant Sea Wall Pantura Perlu Lindungi Nelayan, Mangrove, dan Sawah

Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS, Hj. Nevi Zuairina, menekankan pembangunan Giant Sea Wall Pantura harus mengutamakan perlindungan nelayan, kelestarian mangrove, dan lahan sawah produktif. (Foto: Ist)
Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS, Hj. Nevi Zuairina, menekankan pembangunan Giant Sea Wall Pantura harus mengutamakan perlindungan nelayan, kelestarian mangrove, dan lahan sawah produktif. (Foto: Ist)

Jakarta, - Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Hj. Nevi Zuairina, menyampaikan bahwa pembangunan Giant Sea Wall (GSW) Pantai Utara Jawa harus mengutamakan perlindungan masyarakat pesisir, kelestarian lingkungan, dan keberlanjutan lahan pertanian produktif.

Hal ini disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPR RI bersama Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ), yang membahas rencana kerja dan anggaran tahun 2027 serta pembangunan tanggul laut raksasa.

“Pada prinsipnya, kami mendukung upaya pemerintah melindungi kawasan Pantura dari banjir rob dan abrasi. Namun, pembangunan ini jangan sampai justru mengorbankan nelayan, merusak mangrove, menghilangkan sawah produktif, atau membuka ruang reklamasi untuk kepentingan properti komersial,” tegas Nevi.

Legislator dari Daerah Pemilihan Sumatera Barat II tersebut menyoroti desain Segmen 3 Teluk Jakarta yang mencantumkan pembangunan dua pulau buatan seluas sekitar 700 hektare dan shorebase sekitar 300 hektare.

Ia meminta BOPPJ menjelaskan peruntukan daratan baru tersebut sekaligus membuka skema pembiayaan dan investasi secara transparan.

Nevi juga mengkritisi alokasi anggaran BOPPJ tahun 2027 sebesar Rp481,1 miliar. Dari jumlah tersebut, pemberdayaan komunitas pesisir hanya memperoleh Rp7,91 miliar atau 1,64 persen, sementara monitoring dan evaluasi sebesar Rp1,15 miliar.

“Anggaran pemberdayaan masyarakat pesisir harus diperkuat. Nelayan dan pembudidaya tidak boleh hanya menjadi penonton pembangunan yang berlangsung di ruang hidup mereka sendiri,” ujarnya.

Selain itu, Politisi PKS ini meminta perlindungan kawasan mangrove, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), serta kepastian pemenuhan persyaratan lingkungan dan pemanfaatan ruang laut sebelum konstruksi dimulai.

Ia juga menekankan pentingnya koordinasi BOPPJ dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertanian, serta pemerintah daerah.

“Keberhasilan Giant Sea Wall akan diukur selain dari kokohnya tanggul, juga dari terjaganya ekosistem, ketahanan pangan, dan kesejahteraan masyarakat pesisir,” pungkas Nevi Zuairina. (***)

Editor : Editor
Banner Dony Oskaria - UnandBanner KATUA-Rafly Yandra
Bagikan

Berita Terkait
Terkini