Padang,—Ketua Umum DPP Apersi (Asosiasi Pengembang Perumahan Seluruh Indonesia) H. Djonedi menilai, masih ada ketimpangan.
“Yakni ketimpangan soal kemudahan yang diberikan pemerintah pusat dengan kebijakan pemerintah daerah dalam mendorong pengembang rumah murah bersubsidi. Ini terjadi di banyak daerah, dan menjadi keluhan anggota Apersi,”ujar Djonedi.
Menurut H. Djonedi dalam roadshow Ramadhan ke Sumbar, pemerintah melalui PP No.64/2016 telah banyak memberikan kemudahan perizinan kepada pengembang rumah bersubsidi.
“Tetapi di daerah kadang masih terkendala dukungan infrastruktur, percepatan waktu perizinan dan masalah pertanahan. Niat baik pemerintah untuk perizinan selama tiga bulan, kadang molor sampai lima sampai tujuh bulan,”ujar Djonedi didampingi Ketua DPD Apersi Sumbar H. Ramal Saleh, Jumat 25/5.
Apersi kini bergiat untuk segmen rumah bersubsidi ini. Di Sumbar, rata-rata 3.000 unit rumah murah bersubsidi dibangun oleh anggota Apersi. Tahun 2018, target pembangunan rumah oleh pengembang 10 ribu unit, sepertiga nya dilakoni oleh Apersi.
“Sasaran utama kita adalah MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) yang masih membutuhkan rumah sederhana bersubsidi. Makanya dukungan pemerintah daerah, misalnya dalam membantu infrastruktur menuju lokasi perumahan dan percepatan perizinan, sangat diharapkan oleh anggota Apersi,” ujar H. Ramal Saleh, yang sehari hari juga Ketua Kadin Sumbar.
Rumah sederhana bersubsidi dipatok pemerintah nilai jualnya Rp130 juta, ditujukan untuk MBR yang berpenghasilan maksimal Rp4 juta sebulan. Di Sumbar, sasaran MBR yang belum punya rumah ini diperkirakan jumlahnya 200 ribu unit lagi.(rilis: apersi)
