Kritikan Guspardi Gaus, Dana Gede Otsus Belum Efektif Sejahterakan Papua

oleh -231 views
Anggota Pansus Otsus Papua, Guspardi sebut realisasi dana Otsus belum mampu sekahterakan rakyat Papua, Kamis 27/5-2021. (foto: dok/faj)

Jakarta,—Anggota Panitia Khusus (Pansus) Otsus Papua Guspardi Gaus menyampaikan  dana pemerintah pusat untuk Papua (Papua dan Papua Barat) belum berpengaruh signifikan dalam berbagai sektor guna meningkatkan kesejahteraan dan mengatasi kesenjangan di tanah Papua.

Pansus Otsus Papua DPR RI telah melakukan kunjungan kerja ke Papua dan Papua Barat pada tanggal 3 Mei 2021. Dari hasil kunker tersebut kata Guspardi di dapatkan informasi bahwa berdasarkan disertasi Rafael Kapura dikutip Firman Noor dari pusat penelitian politik LIPI terungkap bahwa dana otsus salah kelola dan pengelolaan keuangan terjadi tarik menarik kepentingan di antara elite-elite Papua sendiri.

Persoalan lainnya, menurut disertasi tersebut, perilaku kepala-kepala daerah di Papua yang sulit ditemui, malah justru lebih banyak (sekitar 60 persen) ada di Jakarta, memperlihatkan bahwa kompleksitas persoalan di Papua telah melibatkan pemerintah daerah itu sendiri.

Legislator asal Sumatera Barat ini setuju dengan pendapat bahwa jangan memaknai Otsus Papua sekedar faktor uang.

Karena dari data didapat Guspardi Gaus dana yang telah disalurkan untuk Otsus Papua 2002-2021 mencapai Rp.138,65 Triliun. Selain itu juga   digelontorkan anggaran Rp. 953 triliun untuk pembangunan Papua dan Papua Barat dengan rincian dana transfer ke daerah dan dana desa (TKDD)  sebesar Rp. 702,3 triliun dari 2005-2021 dan belanja kementrian dan lembaga priode yang sama  Rp. 251,29 truliun.

“Artinya sudah lebih Rp. 1000 trilun dana dikucurkan dari berbagai sumber dana. Tetapi kenyataannya belum berhasil menciptakan  percepatan pembangunan Papua dalam berbagai sektor, ” ujar Gspardi saat rapat kerja (Raker) antara Pansus Otsus Papua dengan Menteri PPN/Kepala Bapenas, Kejaksaan Agung, Kepala BIN dan Kepala BAIS di gedung  parlemen senayan  hari Kamis 27/5-2021 lalu.

Politisi PAN ini juga menyoroti data yang disampaikan Bapenas di mana masih sangat minimnya alokasi dana pemprov dalam dua sektror. Di sektor pendidikanPapua baru mencapai 4,28 persen dan Papua Barat 3,52 persen . Dan sektor kesehatan Papua baru mencapai 7,43 perssn dan Papua Barat 2,56 persen .

“Sementara di dalam UU sudah diamanatkan alokasi belanja pendidikan 30 persen dan kesehatan 15 persen,” ujar Guspardi.

Jadi wajar Indek Pembangunan Manusia (IPM) Papua kata Guspardi masih rendah karena alokasi dana untuk pendidikan dan kesehatan masih sangat minim.

“Seharusnya pemerintah melakukan supervisi dan pendampingan agar pemerintah daerah dapat maksimal dalam merealisasikan dana di bidang pendidikan dan kesehatan,” ujarmya.

Kemudian Dana Insentif Daerah (DID) yang telah disediakan pemerintah seakan sia-sia dan belum dimanfaatkan oleh Kabupaten Kota di Papua.

Guspardi Gaus mengungkap pada Raker Kamis lalu itu bahwa  22 Kabupaten di Papua dan 4 Kabupaten di Papua Barat  belum menerima Dana Insentif Daerah (DID).

“Ini bukan belum optimal tetapi masih jauh dari memenuhi syarat. Apa yang salah dengan ini,” ujar Anggota Komisi II DPR RI ini.

Guspardi yang akrab disapa pak GG itu juga tidak luput menyoal tentang kinerja pengelolaan dana Otsus Papua yang masih buruk dan bermasalah .

Data Bapenas menyatakan 51,7 persen Kabupaten Kota di Papua mendapatkan opini disclaimer dan adverse.

“Ini tentu suatu yang memiriskan. Harusnya ada pendampingan dan supervisi dari pemerintah pusat agar transparansi dan akuntabilitas tata kelola dana dapat berjalan sebagaimana mestinya, ” ujar politisi nasioanl asli orang awak itu.

Kata Guspardi, pentingnya pemerintah mengidentifikasi dan menyelaraskan kebutuhan riil masyarakat Papua dan memberikan perhatian pada hak dan harga diri orang asli Papua yang terpinggirkan dengan menyiapkan grand design komprehensif dan terintegrasi.

Begitu juga reformasi tata kelola dana otonomi khusus dengan sistim pengawasan yang terpadu.

“Otsus Papua hendaknya dapat mempercepat pembangunan, meningkatkan kesejahteraan dan masyarakat Papua bisa mengejar ketertinggalan dalam berbagai hal sebagaimana yang diharapakan dan didambakan rakyat di bumi cendrawasih itu,” ujar Anggota Baleg DPR RI tersebut.(***)