Era digitalisasi melahirkan netizen dan buzzer, informasi cepat berseliweran di akun media sosial publik, benar atau tidak informasi itu masih perlu cek and ricek lagi.
Penikmat media sosial kerap terombang-ambing di lautan informasi tersebut, penyajiannya pun sulit membendakan apakah informasi itu sahih dan akurat.
Penyedia informasi yang kredibel itu adalah pers atau wartawan, kerja dan fungsinya digariskan oleh UU 40 tahun 1999 tentang pers.
Pers kekinian sangat diharapkan untuk menghempang salah informasi (misinformasi) dan informasi tidak benar dan dipelesetan sehingga mengandung hoaks dan SARA dan berita bohong (disinformasi)Sangat banyak literasi terkait kerja jurnalis, mulai kode etik, pedoman wartawan siber, bahkan hak jawab dan hak tolak diatur oleh aturan positif yang tercatat di lembaran negara Republik Indobesia.
Bahkan wartawan senior Khairul Jasmi menegaskan bahwa kepercayaan dibangun dengan akurasi fakta dan profesionalisme kerja.
Pers di era media sosial ini menurut Khairul Jasmi menekankan jurnalis bekerja, jika menangkap informasi yang salah, maka pers bersalah dua kali. Pers harus mendasari kerja dengan tips tidak tahu cari tahu baru memberitahu. Setiap informasi didapat saring dulu baru disebar.
"Ingat akurasi adalah jantung informasi dan jantung bisnis pers adalah kepercayaan,"tekan Khairul Jasmi, Kamis 6 November 2025 di Padang.
Sementara pakar jurnasllis dunia memberikan benang merah bahwa Kebebasan pers tidak berarti apa-apa jika tidak digunakan untuk mengatakan kebenaran.
Walter Lippmann
"Kita hidup di zaman di mana kabar menyebar lebih cepat dari kebenaran. Dalam hitungan detik, satu unggahan di media sosial bisa menembus jutaan mata, tanpa sempat diverifikasi. Dunia digital yang awalnya dianggap membawa kebebasan justru menciptakan paradoks: kebebasan tanpa tanggung jawab, kecepatan tanpa akurasi. Fenomena ini melahirkan apa yang disebut disfungsi informasi," ujarnya.
