Pemilu Sebagai Pilar Demokrasi di Indonesia

Foto Muhamad Faiz Asril

3. Dominasi Oligarki: Pemilu untuk Siapa? Oligarki menjadi hambatan struktural terbesar. Pendanaan politik yang bergantung pada modal besar membuat politisi lebih akomodatif kepada penyumbang daripada pemilih. Akibatnya, Pemilu hanya memperbarui legitimasi elite yang sama tanpa mengubah struktur kekuasaan yang timpang. Kebijakan publik lebih mencerminkan kehendak oligarki, bukan aspirasi rakyat.

4. Erosi Deliberasi Publik di Era Digital: Ruang diskursus publik yang sehat semakin terkikis oleh disinformasi terencana, propaganda identitas, dan buzzer politik. Pertarungan narasi yang manipulatif menggantikan pertukaran argumen rasional, yang seharusnya menjadi inti demokrasi deliberatif menurut Habermas. Ini adalah bentuk democratic backsliding yang tidak hanya institusional, tetapi juga budaya.

Baca juga: Pasar Ghoib

5 . Legitimasi Formal tanpa Akuntabilitas Substantif: Pemenang pemilu memang memperoleh legitimasi legal-rasional menurut Weber. Namun, legitimasi ini hampa tanpa akuntabilitas. Melemahnya oposisi dan membesarnya koalisi pemerintah pasca-pemilu menunjukkan akuntabilitas vertikal (kepada rakyat) dan horizontal (antar lembaga) tidak berjalan efektif. Pemilu hanya menghasilkan penguasa yang sah, tetapi sulit untuk diawasi dan dikoreksi.

Pemilu adalah syarat mutlak bagi demokrasi Indonesia, tetapi tidak lagi cukup. Kita terjebak dalam demokrasi prosedural yang ritualistis, sementara esensi kedaulatan rakyat tergerus oleh praktik otoritarianisme kompetitif dan cengkeraman oligarki.

Untuk menyelamatkan demokrasi substantif, reformasi fundamental harus segera dilakukan.

Ini bukan sekadar memperbaiki administrasi pemilu, tetapi merombak ekosistem politiknya: memutus jaringan patronase dengan reformasi tuntas pendanaan politik, memperkuat lembaga pengawas agar benar-benar independen, dan terpenting, meningkatkan literasi digital masyarakat agar kebebasan berpendapat tidak disandera disinformasi.

Tanpa langkah-langkah krusial ini, Pemilu akan terus menjadi panggung sandiwara yang hanya menguntungkan segelintir elite, sementara mimpi demokrasi yang sesungguhnya akan sirna. (***)

Banner Komintau - Menteri
Bagikan

Opini lainnya
Terkini