Jika sinergi ini berhasil, dampaknya akan signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menambah penerimaan negara.
4. Risiko KKN: Apakah Danantara Jadi Celah Baru?
Masalah klasik yang sering menjerat BUMN adalah potensi Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Kegagalan investasi kerap diklaim sebagai “kerugian bisnis”, bukan kerugian negara, sehingga penindakan hukum tidak selalu mudah.
Kekhawatiran pun muncul: jangan sampai Danantara menjadi “payung” baru bagi praktik korupsi berskala besar. Dengan aliran dana triliunan rupiah, keputusan investasi Danantara sangat strategis.
Oleh sebab itu, transparansi, integritas, dan good corporate governance harus menjadi fondasi.Tanpa pilar-pilar tersebut, Danantara bisa saja mengulangi kesalahan lama merugikan keuangan negara dan menghambat pembangunan.
5. Peran Kantor Akuntan Publik (KAP) dan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)
Untuk menjaga objektivitas dan kepercayaan publik, Danantara harus berkolaborasi dengan KAP dan KJPP:
- KAP: Melakukan audit menyeluruh terhadap laporan keuangan BUMN di bawah Danantara, memastikan kepatuhan terhadap standar akuntansi dan mendeteksi potensi financial mismanagement.
- KJPP: Menentukan nilai wajar (fair value) atas aset BUMN dan kewajaran transaksi dan aksi korporasi merger, akuisisi, dan restrukturisasi agar tidak terjadi manipulasi nilai asset dan aksi korporasi yang dapat merugikan negara.
Dengan audit dan penilaian independen, Danantara diharapkan memiliki landasan data yang valid untuk merumuskan kebijakan strategis.
6. Peran Kejaksaan Agung, KPK, BPKP, dan BPK dalam Penegakan Hukum dan Pengawasan
Selain pengawasan internal, dukungan dan pengawasan dari lembaga penegak hukum serta lembaga pengawas keuangan negara tetap mutlak diperlukan:
- Kejaksaan Agung: Mengusut dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan BUMN/Danantara.
- KPK: Menangani kasus korupsi yang melibatkan penyelenggara negara atau kerugian negara dalam skala signifikan.
- BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan): Memberikan pengawasan dan pembinaan, termasuk early warning jika terdeteksi ketidakberesan pengelolaan dana publik.
- BPK (Badan Pemeriksa Keuangan): Lembaga pemeriksa keuangan tertinggi yang mengaudit pengelolaan serta tanggung jawab keuangan negara, termasuk kinerja Danantara.
- Sinergi lembaga-lembaga ini dapat menutup celah korupsi, menindak pelanggaran, dan menjaga kepercayaan publik atas keberadaan Danantara.
7. Fungsi Danantara Terhadap Peningkatan Negara: PNBP, Penggerak Ekonomi, dan Kesejahteraan Rakyat
Selain dividen, BUMN dan entitas pengelolanya juga menyumbang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), misalnya dari royalti, iuran, hingga berbagai layanan publik yang dikelola BUMN. Dengan tata kelola yang lebih baik, Danantara dapat:
- Meningkatkan PNBP: Melalui optimalisasi aset dan layanan BUMN.
- Menjadi Penggerak Ekonomi: Lewat investasi produktif di sektor industri, infrastruktur, dan teknologi yang mampu menciptakan lapangan kerja baru serta memacu pertumbuhan ekonomi.
- Mendorong Pemerataan Pembangunan: Dengan mengarahkan proyek strategis ke wilayah-wilayah potensial yang belum tergarap maksimal, sehingga manfaat ekonomi dirasakan secara lebih merata.
- Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat: Jika BUMN di bawah Danantara berhasil menekan biaya produksi, menyediakan layanan publik yang lebih baik, dan menghasilkan laba yang lebih tinggi, maka kontribusi mereka terhadap pembangunan dan subsidi pemerintah bisa berdampak langsung bagi masyarakat luas.
8. Akankah Menjadi Lompatan Besar atau Beban Baru?
Ketika pita peresmian Danantara akhirnya dipotong di halaman Istana, publik menyimpan dua harapan besar: penambahan dividen bagi APBN dan transformasi fundamental di tubuh BUMN.
