Pertahankan Terbaik Keterbukaan Informasi, Pessel Gelar Bimtek PPID

oleh -616 views
oleh
616 views
PPID Utama Pemkab Pessel gelar Bimtek siap pertahankan sebagai kabupaten tertransparan di Sumbar, Selasa 12/3 di Saga Murni Hotel, Sago Pessel. (foto: ppid/kisb)

Painan,—Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi (PPID) Utama Pemkab Pesisir Selatan (Pessel) tidak mau lengah terkait anugerah keterbukaan informasi publik 2018 dari Komisi Informasi Sumbar.

Untuk memperkuat sinergisitas standar layanan informasi publik di Pemkab Pessel, PPID Utama sekaligus Diskominfo menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi serta Publikasi Melalui Media Online, Selasa 12/3 di Saga Murni Hotel Sago, Painan Pessel.

Sekda Pessel Erizon MT saat membuka Bimtek menekankan penghargaan 2018 diperoleh Pessel bukan ujuk-ujuk tapi merupakan kerja tim dan penguatan dari Bupati Pessel langsung.

“Tujuan bukan dapat penghargaan tapi bagaimana Pemkab Pessel betul-betul menjadi badan publik yang terdepan pelayanan informasi kepada publiknya,”ujar Erizon MT.

Apalagi di era teknologi informasi sudah menjadi kekuatan baru mampu merubah perdaban dunia, teknologi informasi tak dikelola dengan baik bisa mematikan pengunanya

“Foto tak senonoh viral justru akan membunuh penggunanya kalau tak tersebar, padahal teknologi informasi dikelola dengan baik pasti jaminan bagi kemajuan masyarakat dan daerah,”ujar Erizon.

Ada tiga tonggak hari ini kata Erizon membentuk peradaban dunia hari ini, yaitu teknologi informasi tadi. Dia menjaadi keniscayaan, dan teknologi  informasi harus mengadobsi prinsip.prinsip keterbukaan informasi publik. Dua tonggak peradaban lagi kata Erizon teknologi transportasi dan ketiga tourism, pariwisata menjadi tonggak kemajuan daerah.

“Pessel harus belajar dan membuka.diri kalau ingin tiga tonggak itu menjadi positif bagi kita,”ujarnya.

Selain materi soal keterbukaan informasi publik, Bintek hari ini  juga maju lagi yakni pelatihan pengelolaan media online.

“Harus dikelola secara baik karena ruang online tidak pandai memaknainya bisa bumerang bagi kita, termasuk memproteksi website supaya tidak disusupi hoaks, ujaran kebencian dan berita mengandung SARA,”ujar Erizon.

Junedi Kadis Kominfo Pessel mengatakan Bimtek ini bagian penguatan terhadap pencapaian 2018. Ada beberapa narasumber berkompeten sesuai tema seperti Ketua KI Sumbar Adrian Tuswandi, Kabid IKP Kominfo Sumbar Indra Sukma, juga dari PWI Sumbar Nita.

Kelola Informasi Publik KKN-lah

Ketua KI Sumbar, Adrian pada materinya mengatakan bagi Pessel kini dan kedepan dibutuhkan untuk lebih hebat kelola informasi publik yaitu sinergistas baik jajaran PPID Utama maupun PPID Pembantu.

“2018 dari tidak ada apa-apanya menjadi terbaik satu Anugerah Keterbukaan Informasi Publik, sekarang 2019, KKN-nya harus diperkuat lagi,”ujar Adrian bikin peserta heran karena Ketua KI suruh KKN.

“Jangan curiga dulu, KKN maksudnya  bukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, tapi Komitmen, Konsisten dan Niat untuk keterbukaan informasi publik kaffah di badan publik,”ujar Adrian bikin peserta Bimtek tersenyum.

Karena apa, belum ada kabupaten dan kota untuk anugerah keterbukaan informasi di Sumbar menjadi juara bertahan.

“Ingat daerah lain pasti berlari mengejar Pessel, apa Pessel masih terus memimpin atau tidak sangat ditentukan apa yang diperoleh hari ini,”ujar Adrian.

Kunci keteterbukaan itu kata Toaik biasa Ketua KI Sumbar ini dipanggi, proaktif melayani dan mendokumentasikan informasi publik.

Sementara Kabid IKP Diskominfo Sumbar Indra Sukma mengakui sukses PPID Utama Pessel kumpulkan 3000 lebih Daftar informasi Publik (DIP)

“Luar biasa, kita di provinsi pun kalah kalau soal menghimpun DIP,”ujar Indra.

Tapi harus diingat kata Indra Sukma menghimpun DIP arus sesuai dengan UU 14 tahun 2018, termasuk.menentukan klasifikasi informasinya.

“Harus dipilah ada informasi setiap saat tersedia, berkala, serta.merta dan dikecualikan,”ujar Indra Sukma.

2019 sendiri PPID Utama Pemprov Sumbar terus berupaya untuk menghimpun DIP, 2018 hanya 2600 DIP
Target DIP tahun ini 4000.

“Bagaimana caranya yakni menjadi indikator peningkatan kinerja, bidang atau seksi di dinas atau bagian punya dokumen, apa masuk informasi publik atau tidak, itu menjadi penilaian kinerja, PPID Utama Pemprov Sumbar menargetkan setiap bulan terhimpun 50 DIP,”ujar Indra.(rilis: ppid/kisb)