Lombok,—Gempa 6,4 Skala Richter dan diikuti gempa susulan telah memporakporandakan Lombok Timur dan Utara, Nusa Tenggara Barat.
Melihat parahnya dampak gempa tersebut, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT), merespon cepat melalui Direktorat Penanganan Daerah Rawan Bencana (PDRB) melaksanakan kaji cepat penanganan untuk para korban bencana dengan menurunkan tim ke lokasi bencana.
Berdasarkan hasil pengamatan tim dilapangan, saat ini pengungsi membutuhkan berbagai kebutuhan pokok seperti makanan siap saji, popok/pampers, mainan anak-anak, minuman/air mineral, kompor gas dan tabung gas (set) Serta kebutuhan hygienis kit untuk balita.
Tutunnya tim PDRB ke Lombok Timur adalah untuk melakukan koordinasi langsung dengan para pihak. Koordinasi tersebut dilakukan dengan Kementerian Sosial dan Kementerian Kesehatan di posko Sambeliea dan berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan masyarakat di lokasi pengungsian Ketapang Lombok Timur.
“Koordinasi merupakan bagian yang sangat penting karena di antara kelemahan penanganan bencana adalah sistem koordinasi yang lemah,”ujar Kasubdit PDRB Ferry Syahminan yang sekaligus sebagai ketua tim yang diterjunkan ke lokasi bencana.
Dalam kesempatan itu, tim PDRB juga mengunjungi tenda penyintas di Obel Obel, Medain, dan Sembalun. Di lokasi tersbut mereka juga meninjau dapur umum dan rumah yang terdampak gempa.
Ketua Tim PDRB Ferry Syahminan, melihat pentingnya koordinasi antarpendamping desa menjadi sebuah kekuatan di lapangan. Dalam situasi tersebut para pendamping bahu membahu membantu masyarakat terdampak, meskipun mereka berasal dari kabupaten yang berbeda.
Berdasarkan kunjungan lapangan dan berkoordinasi dengan tim pendamping desa, di lapangan masih banyak masyarakat yang tidak mau mengungsi, hal tersebut dikarenakan adanya kekhawatiran akan hilangnya barang yang ada di rumah serta binatang ternak yang ada, kedua belum meratanya bantuan diterima oleh masyarakat, hal ini karena yang mendapatkan bantuan hanya masyarakat yang ada di pegungsian yang disediakan pemerintah saja.
Melihat kondisi tersebut para Pendamping Desa melakukan koordinasi dengan posko utama agar distribusi bantuan bisa lebih merata. Selain itu, para pendamping desa juga akan membahas pemenuhan kebutuhan dasar dengan menggunakan APBDes.(*rilis: humker/kdpdtt)
