Dharmasraya,—Uihh luar biasa bupati termuda ini, Sutan Riska paparkan dengan rinci anggaran setiap organisasi pemerintahan daerah (OPD) Dharmasraya.
“Ayo pelototi, kontrol dan awasi pelaksanaan anggaran yang bersumber dari uang rakyat,”ujar Bupati Dharmasraya Sutan Riska pada rapat paripurna DPRD Kabupaten Dharmasraya, Jumat 2/8 kemarin.
Sutan Riska membuka semua usulan perubahan anggaran tiap OPD. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin upaya transparansi yang dilakukan Pemkab Dharmasraya.
Apalagi dicatatan prestasi Dharmasraya pernah menyegel anugerah keterbukaan informasi publik tahun 2016 dari Komisi Informasi Sumbar.
“Adanya transparansi anggaran, diharapkan masyarakat dapat mengontrol pemerintahan dan pada akhirnya target kinerja yang akan dicapai menjadi lebih tajam, cepat dan akuntabel,”ujar Sutan Riska.
Inikah rincian perubahan anggaran tiap OPD:
Dinas Pendidikan
Jumlah Belanja Langsung Dinas Pendidikan pada awal Tahun 2019 adalah sebesar Rp.54.950.379.350,- meningkat menjadi Rp. 83.399.547.323,- atau naik sebesar Rp. 28.449.167.973,- atau 52%. Hal ini disebabkan karena adanya penambahan
Dinas Kesehatan
Jumlah Belanja Langsung Dinas Kesehatan pada awal Tahun 2019 adalah sebesar Rp.59.064.678.837,- meningkat menjadi Rp. 61.497.191.984,- atau naik sebesar Rp. 2.432.513.147,- atau 4%. Hal ini disebabkan karena adanya penambahan belanja pada BLUD Puskesmas sebagai akibat dari peningkatan pndapatan BLUD.
RSUD Sei. Dareh
Jumlah Belanja Langsung Dinas Kesehatan pada awal Tahun 2019 adalah sebesar Rp.54.067.520.000,- meningkat menjadi Rp. 62.784.662.264,- atau naik sebesar Rp. 8.717.142.264,- atau 16%. Hal ini disebabkan karena adanya penambahan belanja pada BLUD RSUD Sei. Dareh sebagai akibat dari peningkatan pendapatan BLUD RSUD Sei. Dareh
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Jumlah Belanja Langsung Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada awal Tahun 2019 adalah sebesar Rp.143.648.750.950,- berkurang menjadi Rp. 141.456.717.531,- atau turun sebesar Rp. 2.192.033.418,- atau 2%. Hal ini disebabkan karena adanya rasionalisasi pada beberapa kegiatan dalam rangka efisiensi anggaran untuk menutupi kondisi APBD yang masih mengalami defisit.
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
Jumlah Belanja Langsung Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman pada awal Tahun 2019 adalah sebesar Rp.5.367.761.000,- berkurang menjadi Rp. 5.112.850.440,- atau turun sebesar Rp. 254.910.560,- atau 5%. Hal ini disebabkan karena adanya rasionalisasi pada beberapa kegiatan dalam rangka efisiensi anggaran untuk menutupi kondisi APBD yang masih mengalami defisit.
Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran
Jumlah Belanja Langsung Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran pada awal Tahun 2019 adalah sebesar Rp.6.407.767.000,- berkurang menjadi Rp. 6.161.392.725,- atau turun sebesar Rp. 246.374.275,- atau 4%. Hal ini disebabkan karena adanya rasionalisasi pada beberapa kegiatan dalam rangka efisiensi anggaran untuk menutupi kondisi APBD yang masih mengalami defisit.
Dinas Sosial, Pemberdayaan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
Jumlah Belanja Langsung Dinas Sosial, Pemberdayaan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana pada awal Tahun 2019 adalah sebesar Rp.71.68.531.000,- berkurang menjadi Rp. 6.161.392.725,- atau turun sebesar Rp. 246.374.275,- atau 4%. Hal ini disebabkan karena adanya rasionalisasi pada beberapa kegiatan dalam rangka efisiensi anggaran untuk menutupi skondisi APBD yang masih mengalami defisit.
Dinas Penanggulangan Bencana Daerah
Jumlah Belanja Langsung Dinas Sosial, Pemberdayaan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana pada awal Tahun 2019 adalah sebesar Rp.1.368.028.000,- berkurang menjadi Rp. 1.265.526.100,- atau turun sebesar Rp. 10.2501.900,- atau 7%. Hal ini disebabkan karena adanya rasionalisasi pada beberapa kegiatan dalam rangka efisiensi anggaran untuk menutupi skondisi APBD yang masih mengalami defisit.
Dinas Pangan dan Perikanan
Jumlah Belanja Langsung Dinas Pangan dan Perikanan pada awal Tahun 2019 adalah sebesar Rp.1.368.028.000,- berkurang menjadi Rp. 3.738.025.000,- atau turun sebesar Rp. 10.2501.900,- atau 7%. Hal ini disebabkan karena adanya rasionalisasi pada beberapa kegiatan.
Komisi Informasi Sumbar Puji
Ketua Komisi Informasi Sumbar Adrian Tuswandi memuji itikad terbuka informasi publik dilakukan Bupati Dharmasraya.
“Pak Bupati punya komitmen, konsisten dan konsekuen terhadap keterbukaan informasi publik, apalagi ini soal anggaran yang sebagian pejabat tabu untuk dibentangkan ke khalayak ramai, tapi bagi Sutan Riska tidak,”ujar Adrian.
Tapi Adrian berharap jangan berhenti sampai di ruang sidang paripurna, berapa besaran total dan untuk apa serta bagiamana realisasi, PPID Utama Dharmasraya harus berani buka ke publik.
“Jangan berhenti saat paripurna DPRD saja, selanjutnya gimana?, PPID Utama harus beberkan juga soal realisasi anggaran setiap OPD bisa lewat media luar ruangan atau melalui ruang media sosial,”ujar Adrian (rilis: hms-dms/ppid-kisb
