Oleh: AISYAH NURHANIZAMahasiswa Ilmu Sejarah UNAND
NEGARA tetangga kita yakni Malaysia beberapa hari yang lalu tepatnya pada 19 November 2022, mengadakan pemilihan umum untuk menentukan anggota parlemen sekaligus perdana menteri.Pemilu tersebut dinamakan dengan Pilihan Raya Umum (PRU). Hal ini dimaksudkan untuk membentuk pemerintahan yang baru setelah beberapa kali berganti kepemimpinan. Tetapi, yang paling disorot dalam pemilu kali ini ialah pemilihan perdana menteri yang berjalan sengit.
Dalam perjalanan sejarah Malaysia, mereka telah dipimpin oleh 9 orang Perdana Menteri. Tokoh-tokoh yang pernah memimpin Malaysia ialah Tunku Abdul Rahman (1955-1970), Abdul Razak Hussein (1970-1976), Hussein Onn (1976-1981), Mahatir Mohammad (1981-2003 dan 2018-2020), Abdullah Ahmad Badawi (2003-2009), Nazib Razak (2009-2018), Muhyiddin Yassin (2020-2021) dan Ismail Sabri Yaakob (2021-2022). Rata-rata dari mereka berasal dari tiga koalisi besar di Malaysia.Sejarah PRU
Kesembilan orang perdana menteri tersebut, dipilih melalui Pilihan Raya Umum yang telah dilaksanakan sebanyak 14 kali. Berdasarkan keterangan dari jurnal yang berjudul “Ikhtisar analisis Pilihan Raya Umum 1978 hingga 2013 di Malaysia”.Pilihan raya telah dilaksanakan sejak 1955 sebelum kemerdekaan dengan nama Pilihan Raya Umum Persekutuan Tanah Melayu. Setelah merdeka, barulah di tahun 1959 dilaksanakan Pilihan Raya Umum (PRU) pertama dilaksanakan. Berawal dari situlah, pemerintahan Malaysia dijalankan sendiri oleh pemimpin sebagai sebuah negara yang sah dan legitimasi. Pemerintahannya berawal dari gabungan Parti Perikatan dengan koalisi UMNO, MCA dan MIC yang bertahan hingga PRU tahun 1969.
Pada PRU 1974 gabungan politik semakin kuat dengan terbentuknya Barisan Nasional (BN) dan PAS serta parti-parti oposisi Sabah dan Serawak.Namun, sebelum PRU 1978, PAS dikeluarkan dari BN yang menjadi pemicu dinamisnya politik Malaysia dengan pasang surut prestasi partai-partai dalam setiap pilihan raya.
Pada PRU 1978, BN berhasil memenangi 131 kursi dari 154 kursi yang diperebutkan dan untuk pertama kalinya dapat berjaya di Kelantan setelah 19 tahun dikuasai PAS. Dalam dua pilihan raya selanjutnya yakni PRU 1982, PRU 1986, PRU 1990, PRU 1995, PRU 1999, PRU 2004, PRU 2008, PRU 2013 BN kembali memenangkan pertarungan perebutan kursi parlemen. Sementara itu di PRU 2018, koalisi baru Pakatan Harapan untuk pertama kali memenangkan pilihan raya.Jalannya PemiluMengutip dari astroawani, pemilu tahun ini merupakan Pilihan Raya Umum ke-15 dalam sejarah Malaysia. Dari sekian banyak pemilu yang telah dilaksanakan, mungkin pemilu tahun ini merupakan yang paling panas sepanjang sejarah.Hal ini dikarenakan tidak ada satupun dari partai atau koalisi yang berhasil mencapai ambang batas kursi parlemen, yakni 112 kursi dari total 222 kursi.
Akibatnya, tidak dapat membentuk pemerintahan baru. Ketiadaan pemenang yang sah ini membuat tiga koalisi yang sedang bertarung saling mengklaim sebagai pemenang. Situasi ini semakin menambah pelik drama politik di Malaysia.Pelaksanaan pilihan raya diikuti oleh banyak partai seperti PKR, UMNO, BERSATU, PAS dan MUDA. Partai-partai besar di Malaysia tersebut dalam pertarungan pemilihan perdana menteri kemudian membentuk koalisi.
Terdapat tiga koalisi besar dalam PRU-15, yakni pertama ada koalisi Pakatan Harapan (PH) berisi lima partai yakni Partai DAP, PKR, AMANAH, UPKO dan MUDA. Mereka mengusulkan Anwar Ibrahim sebagai calon perdana menteri.Sementara koalisi kedua ada Perikatan Nasional (PN) berisi tiga partai yakni BERSATU, PAS dan GERAKAN. Mereka mengusulkan Muhyiddin Yassin sebagai calon perdana menteri. Sedangkan koalisi terakhir ada Barisan Nasional (BN) yang berisi delapan partai pengusul yakni UMNO, MCA, MIC, PBRS, PCM, IPF, KIMMA dan MMSP. Mereka mencalonkan Ismail Sabri Yaakob sebagai calon perdana menteri.
Semua calon perdana menteri tersebut telah memiliki rekam jejak di pemerintahan, terkhusus pada dua calon yakni Muhyiddin Yassin dan Ismail Sabri Yaakob mereka merupakan mantan perdana menteri Malaysia.Keduanya menjadi perdana menteri hanya sebentar saja, tidak sampai satu periode akibat situasi politik Malaysia yang tidak pasti. Ketidakpastian situasi politik ini bermula di tahun 2020 ketika beberapa partai politik berkonvensi dan mencoba membentuk pemerintahan baru dengan mengklaim kursi mayoritas di Dewan Rakyat tanpa melalui pemilihan.
Editor : Adrian Tuswandi, SH