Kritik Kebijakan Pembangunan Kota Padang

[caption id="attachment_1335" align="aligncenter" width="640"] Ilham Azre[/caption]Oleh :                                                                            Ilham Aldelano Azre                                      (Dosen Jurusan Administrasi Publik FISIP UNAND, Peneliti Spektrum Politika)

Pilkada Kota Padang masih menyisakan pertanyaan, siapakah yang bisa menyaingielektabilitas walikota Mahyeldi Ansyarullah sekarang?   Apakah masyarakat cukuppuas  dengan   kinerja   pasangan MA-EM  saat   ini   dalam  memimpin  Kota   Padang?Faktanya dari beberapa kali survei yang dilakukan Spektrum Politika Institut, angka keterpilihan  MA ini  memang   masih  unggul dibandingkan  dengan  calon  lain   yang disebut-sebut maju sebagai penantang calon petahana ini.   Beberapa nama yang pernah maju dalam Pilkada tahun 2014 yang lalu, justru memiliki angka elektabilitas yang jauh di bawah kedua calon petahana ini. Bahkan tidak sedikit pengamat berpendapat, jika MA-EM kembali berpasangan dalam Pilkada Juni 2018 mendatang, maka akan sulit bagi pasangan lain mengalahkan kedua pasangan ini. Paling tidak  ini dapat dilihat dari tingkat kepuasan  warga  Kota  Padang terhadap kinerja kedua  pemimpin ini yang  mencapai angka  74,4  persen.   

Lazim diketahui tingkat kepuasan  masyarakat yang tinggi  terhadap calon  petahana adalah modal dasar bagi kedua pemimpin ini untuk mendapatkan dukungan kembali dari warga kota dalam Pilkada mendatang. Walaupun begitu,  menurut hemat saya tingginya angka kepuasan  masyarakat ini hanya pada bidang-bidang tertentu dan cenderung bersifat fisik dan insfrastruktur.Tidak dinafikan beberapa proyek “mercusuar” yang dilaksanakan oleh MA-EM telah menyita perhatian warga kota, khususnya penataan kawasan wisata Pantai Padang, pedestrian Permindo  dan  pembangunan  kembali pasar raya pasca gempa tahun 2009.   

Bahkan  masyarakat sangat  puas  dengan apa yang  dilakukan oleh  keduapemimpin   kota tersebut. Misalnya, dari hasil survei tersebut diketahui  kepuasan masyarakat terhadap penataan Pantai Padang mencapai 91,4 persen.   Tingginya angka kepuasan ini sepertinya berbanding lurus dengan elektabilitas kedua calon petahana ini, terutama dari data survei yang pada bulan Mei yang lalu.Lalu, apa yang dapat   dipelajari   dari   hasil   survei   kepuasan masyarakat terhadapkepemimpinan MA-EM tersebut?  

Menariknya menjelang pemilihan walikota Padangtahun depan, warga Kota Padang sangat antusias mendukung MA atau EM kembali karena keberhasilannya dalam mengubah wajah Kota Padang.   Beberapa perubahan secara fisik dari setiap sudut Kota Padang begitu berkesan bagi masyarakat sehingga persepsi mereka sangat positif dengan kepemimpinan MA-EM. Namun, jika diperhatikan ukuran keberhasilan ini hanya melihat penataan kawasan wisata Pantai Padang, Pedestrian Permindo dan pembangunan pasarraya, rasanya terlalu naif kita mengakuinya dan cenderung sederhana ukurannya.

Tentu ini minus keberhasilan pembangunan gorong-gorong sebagai wadah pengendalian banjir dan penataan trotoar yang belum juga diupayakan serius sehingga banjir tetap saja dirasakan warga.Lalu,  apakah fakta ini masih dianggap sebagai keberhasilan oleh masyarakat? Sayang, hanya pembangunan fisik itu yang menjadi penilaian masyarakat dan terlalu cepat puas dengan perubahan fisik dengan wajah Kota Padang tersebut.

Padahal banyak agenda penting yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Kota Padang, misalnya, sebagai pelayan publik. Seperti diketahui, fungsi pemerintahan itu tidak hanya pada aspek pembangunan saja, tapi juga fungsi pelayanan publik dan fungsi pemberdayaan masyarakat.Misalnya, pada aspek pelayanan publik, apakah masyarakat juga tahu pelayanan publik seperti apa yang sudah diberikan oleh Pemerintah Kota Padang. Lihat saja layanan publik di kelurahan dan kecamatan, masih banyak kualitas layanan yang dikeluhkan warga kota yang belum sesuai dengan prinsip layanan prima.

Barangkali kita tidak usah membicarakan pelayanan publik prima, untuk memenuhi standar pelayanan minimal saja, belum semua kelurahan dan kecamatan mengupayakannya. Sayangnya ini tidak menjadi perhatian warga Kota Padang memberikan penilaian terhadap kinerja pemerintah Kota Padang di bawah MA-EM.Sementara, dari aspek fungsi pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari upaya pemerintah Kota Padang menangani kemiskinan warganya. Lihat saja, angka kemiskinan di Kota Padang yang masih cukup tinggi. Dari data BPS Kota Padang untuk tahun 2015, penduduk miskin di Kota Padang mencapai jumlah 40.700 orang. Bahkan jika dibandingkan dengan data BPS terkait dengan jumlah penduduk yang menerima beras miskin tahun 2015 adalah sebanyak 17,68 persen rumah tangga. Sekali lagi ini juga tidak menjadi perhatian warga kota Padang yang terlalu melihat keberhasilan dari segi pembangunan fisik.

Dari dua aspek ini saja dapat dikatakan bahwa Pemerintah Kota Padang dari segi fungsi pelayanan publik dan fungsi pemberdayaan masyarakat telah gagal melaksanakan esensi penyelenggaraan pemerintahan sesungguhnya. Selain pada aspek pelayanan publik dan fungsi pemberdayaan masyarakat, masih terdapat pekerjaan rumah yang sangat besar bagi Kepemimpinan MA-EM yang berkaitan dengan masalah ketenagakerjaan berkaitan dengan problem pengangguran.Survey  Spektrum Politika menunjukan bahwa masalah pengangguran, tingkat kepuasan masyarakat Kota Padang hanya berada pada angka 18,7%. Hal ini berbanding lurus dengan data dikeluarkan oleh Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah   (KPPOD)   yang dalam penelitian terbarunya menunjukan bahwa indeks ketenagakerjaan di Kota Padang berada pada angka 47,48 dibawah rata-rata nasional pada angka 49,3.