Padang, - Pilkada Kota Padang menjadi perhatian setelah pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padang nomor urut 03, Hendri Septa dan Hidayat, menggugat keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Padang ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Sidang pemeriksaan pendahuluan terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) berlangsung pada Jumat (10/1/2025) di Ruang Sidang MK. Gugatan ini tercatat dengan nomor perkara 212/PHPU.WAKO-XXIII/2025.
Kuasa hukum pemohon mengungkapkan bahwa politik uang diduga digunakan dalam Pilkada Kota Padang untuk memobilisasi struktur pemerintahan, mulai dari RT, RW, hingga lurah. Tuduhan ini memancing berbagai tanggapan dari masyarakat, termasuk dari mantan Anggota DPRD Kota Padang tiga periode, Maidestal Hari Mahesa.
"Jika kita dengar dalam gugatan yang disampaikan oleh Hendri Septa di sidang pendahuluan MK kemarin, ini menjadi pertanyaan. Sementara yang kita ketahui, realitanya tidak seperti itu, Fadly Amran korban fitnah untuk menjatuhkannya" ujar Maidestal, Sabtu (18/1/2025), di sebuah kedai kopi di Padang.
Maidestal, yang akrab dipanggil Haji Esa, menegaskan bahwa hanya petahana yang mampu mengoordinasikan Aparatur Sipil Negara (ASN) di pemerintahan.
"Masyarakat awam dan masyarakat banyak pun juga tahu bahwa yang dapat mengendalikan RT/RW itu seharusnya incumbent atau petahana, bukan orang lain," jelasnya.Selain itu, Maidestal juga menyoroti adanya indikasi ketidaknetralan ASN di tingkat kecamatan yang diduga mendukung salah satu pasangan calon (paslon).
"Indikasi ini bukan tanpa dasar. Ada bukti berupa video viral di akun TikTok saya yang beredar selama seminggu terakhir. Video ini ramai dibicarakan masyarakat Kota Padang," ungkapnya.
Video tersebut menunjukkan seorang ASN di Kota Padang yang diduga terlibat dalam politik praktis, dan figur yang dimaksud diduga adalah Camat Lubuk Begalung (Lubeg).
"Di dalam video itu terdengar suara yang mengatakan, 'Pesan dari pimpinan, jangan kita maju, kita di belakang saja, walau dibackup pimpinan, tetap jaga netralitas.' Ini maksudnya apa? Bicara soal netralitas, tapi tindakan yang terlihat justru sebaliknya," tegas Maidestal.
Editor : Redaksi
