Selain itu, fraksi juga meminta perhatian lebih terhadap sektor pendidikan, air bersih, penanganan kemiskinan, dan kesehatan.
“APBD ini kami setujui dengan catatan bahwa pelaksanaannya wajib transparan dan berpihak kepada rakyat,” tegas Indra Guswadi.
Meski memberikan berbagai catatan kritis, seluruh fraksi sepakat menetapkan Rancangan APBD 2026 menjadi Peraturan Daerah. Pemerintah daerah juga diminta segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang disampaikan.
Wali Kota Padang Fadly Amran mengapresiasi masukan seluruh fraksi. Ia menyebutkan bahwa pandangan tersebut menjadi penguat agar program prioritas daerah dapat berjalan lebih efektif tahun depan.
“Catatan dan kritik fraksi merupakan penyempurna bagi langkah pembangunan 2026. Pemerintah akan bekerja maksimal menjalankan amanah ini,” ujarnya.
Rapat paripurna ditutup dengan penandatanganan persetujuan bersama antara DPRD dan Pemerintah Kota Padang, menandai dimulainya pelaksanaan APBD 2026 sebagai arah pembangunan daerah. (/adv) Editor : Editor
