Terkait hunian warga terdampak, Muharlion menyampaikan bahwa pembangunan hunian sementara (Huntara) terus berjalan dengan dukungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Proses ini telah memberikan solusi awal bagi korban yang kehilangan tempat tinggal.
Namun demikian, pembangunan hunian tetap (Huntap) masih menghadapi kendala serius, terutama keterbatasan lahan yang masuk zona aman bencana. Kondisi ini menuntut koordinasi lintas sektor, termasuk keterlibatan aktif Kementerian PU dalam penyediaan prasarana dasar kawasan hunian.
“Hunian tetap tidak bisa dibangun sembarangan. Dukungan Kementerian PU sangat dibutuhkan, terutama untuk infrastruktur dasar kawasan,” jelasnya.
Saat ini, sebanyak 79 kepala keluarga telah menempati hunian sementara di rumah susun khusus, sementara sekitar 30 kepala keluarga lainnya tinggal di Rusunawa. Selain itu, lahan milik Pemko Padang di kawasan Simpang Haru yang telah berstatus clear and clean diproyeksikan mampu menampung 50 hingga 70 kepala keluarga terdampak.
Muharlion juga menyoroti pentingnya pendataan yang akurat oleh camat dan lurah. Sekitar 580 rumah dilaporkan hanyut dan rusak berat akibat banjir bandang. Data tersebut menjadi dasar penyaluran bantuan, termasuk Dana Tunggu Huni (DTH) sebesar Rp500 ribu hingga Rp600 ribu per bulan.Jika pendataan dilakukan secara cermat, maka bantuan akan disalurkan tepat sasaran dan kepercayaan publik terhadap pemerintah tetap terjaga. Oleh sebab itu, koordinasi di tingkat bawah terus didorong.
Menutup pernyataannya, Muharlion berharap sinergi antara Pemerintah Kota Padang, DPRD, dan Kementerian PU semakin diperkuat. Dengan kolaborasi tersebut, pemulihan pascabencana Padang diyakini dapat berjalan efektif, berkelanjutan, dan memberikan dampak nyata bagi kehidupan masyarakat. (/adv)
Editor : Editor
