Padang, - DPRD Kota Padang menyoroti serius kinerja pendapatan daerah meski realisasi pajak berhasil melampaui target pada 2025. Fokus utama kini bergeser pada optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), efisiensi anggaran, serta perbaikan sistem pengelolaan keuangan daerah.
Dalam rapat paripurna LKPj Wali Kota Padang Tahun 2025, DPRD secara tegas merekomendasikan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) untuk melakukan rasionalisasi usulan harga pada Standar Satuan Harga (SSH). Selain itu, DPRD juga meminta evaluasi menyeluruh terhadap OPD penghasil PAD yang belum mencapai target.
Ketua DPRD Padang, Muharlion, menegaskan bahwa inovasi harus diperkuat. Oleh karena itu, Bapenda dituntut lebih agresif dalam menggali potensi pajak daerah guna meningkatkan PAD secara berkelanjutan.
Namun demikian, di balik capaian pajak daerah sebesar 101,90 persen, DPRD menemukan sejumlah kendala teknis. Salah satunya terlihat pada realisasi program PBB-P2 dan BPHTB yang hanya mencapai 74,37 persen akibat sisa tender kegiatan Zona Nilai Tanah (ZNT/NIR).
Program ini sebenarnya memegang peran penting karena berkaitan langsung dengan pemetaan nilai tanah dan potensi pajak. Oleh sebab itu, DPRD meminta pengelolaannya dilakukan lebih efektif dan tepat sasaran.
Selanjutnya, DPRD juga menekankan pentingnya transformasi sistem pemungutan pajak. Di tengah perkembangan ekonomi digital, pemerintah daerah harus mengedepankan digitalisasi, integrasi data, dan inovasi layanan agar penerimaan daerah terus meningkat.
Di sisi lain, perhatian juga diarahkan kepada BPKAD sebagai pengelola keuangan dan aset daerah. DPRD menilai pengelolaan aset belum optimal dan belum memberikan kontribusi maksimal terhadap pendapatan daerah.
Berdasarkan evaluasi, realisasi belanja daerah baru mencapai 76,37 persen. Kondisi ini dipicu oleh berbagai faktor, mulai dari pembatalan kegiatan, sisa anggaran bencana, hingga rencana pinjaman daerah yang tidak terealisasi.
Untuk itu, DPRD mendorong langkah cepat berupa inventarisasi dan sertifikasi aset daerah, serta optimalisasi aset yang menganggur melalui kerja sama pihak ketiga. Dengan langkah ini, aset daerah diharapkan tidak hanya terjaga, tetapi juga produktif menghasilkan PAD.
Sementara itu, dalam pandangan fraksi, DPRD menilai masih terdapat kesenjangan antara capaian administratif dan realitas pelayanan publik. Artinya, meski indikator kinerja tercapai, dampaknya belum sepenuhnya dirasakan masyarakat.
Editor : Editor
