Rumah Ratapan Jokowi dan Krisis Kepercayaan Politik di Bulan Ramadhan

Oleh: Irdam Imran

Fenomena yang kini dikenal sebagai “Rumah Ratapan Jokowi” di Kota Solo telah melampaui sekadar peristiwa viral. Ia telah berubah menjadi simbol kebudayaan politik baru: sebuah ekspresi kolektif dari warga yang merasa kehilangan saluran bicara dalam sistem demokrasi. Tembok rumah keluarga Presiden Joko Widodo di Solo menjadi tempat orang-orang menuliskan keluhan, sindiran, kemarahan, dan doa. Mereka tidak datang membawa spanduk, tidak pula berorasi. Mereka datang membawa kekecewaan.

Di tengah bulan Ramadhan, ketika umat Islam diajarkan menahan diri, membersihkan hati, dan memurnikan niat, fenomena ini terasa semakin kontras. Rakyat yang meratap di tembok kekuasaan adalah tanda bahwa sebagian warga tidak lagi percaya bahwa suara mereka bisa sampai melalui jalur resmi negara. Ketika rakyat berhenti bicara kepada lembaga, dan mulai bicara kepada tembok, itu bukan sekadar protes—itu adalah krisis kepercayaan.

Dalam teori demokrasi, keluhan publik seharusnya disalurkan melalui parlemen, partai politik, media, atau lembaga hukum. Namun dalam praktiknya, kanal-kanal ini sering terasa tertutup, lamban, atau terkooptasi oleh kepentingan elit. Dalam kondisi seperti itu, masyarakat akan mencari ruang alternatif. Sejarah mencatat, di berbagai belahan dunia, ketika mekanisme representasi macet, simbol-simbol baru akan muncul: tembok, mural, grafiti, atau ziarah politik. “Rumah Ratapan Jokowi” adalah versi Indonesia dari fenomena tersebut.

Sebagian pihak mungkin tergoda menyederhanakan ini sebagai vandalisme atau provokasi. Tetapi membaca fenomena ini secara dangkal justru menutup mata terhadap persoalan yang lebih dalam. Tulisan-tulisan di tembok itu adalah arsip emosi sosial—rekaman tentang bagaimana rakyat memandang negara. Ada yang mengeluhkan harga bahan pokok, ada yang mempersoalkan lapangan kerja, ada yang menyinggung ketidakadilan hukum. Semua itu adalah gejala dari satu penyakit yang sama: rasa tidak diwakili.

Fenomena ini juga memperlihatkan kegagalan komunikasi politik. Negara modern bukan hanya mesin kebijakan, tetapi juga mesin makna. Ia harus mampu menjelaskan, meyakinkan, dan merangkul. Ketika kebijakan dirasakan tidak adil atau tidak berpihak, dan negara gagal menjelaskannya dengan empati, yang muncul adalah jarak. Jarak itu, jika dibiarkan, akan berubah menjadi jurang. Tembok ratapan adalah garis tepi jurang itu.

Menariknya, warga tidak memilih gedung DPR atau kantor kementerian sebagai tempat meratap, melainkan rumah keluarga Presiden. Ini menunjukkan bahwa di mata publik, Presiden tetap dipandang sebagai personifikasi negara. Harapan dan kekecewaan bertumpu pada satu figur. Ini sekaligus kekuatan dan kelemahan sistem presidensial kita. Di satu sisi, ia memusatkan tanggung jawab. Di sisi lain, ia berisiko mempersonalisasi masalah struktural.

Bagi pemerintahan sekarang dan yang akan datang, pelajaran dari “Rumah Ratapan” seharusnya jelas: mendengar tidak cukup; yang dibutuhkan adalah merasakan. Negara perlu membangun mekanisme yang bukan hanya menerima aspirasi, tetapi juga menunjukkan bahwa aspirasi itu diproses secara adil dan transparan. Tanpa itu, simbol-simbol alternatif akan terus bermunculan, dan kepercayaan akan terus terkikis.

Ramadhan juga mengingatkan bahwa legitimasi tidak hanya lahir dari pemilu, tetapi dari keadilan yang dirasakan sehari-hari. Rakyat yang kenyang dan diperlakukan adil jarang menulis di tembok. Mereka menulis di surat kabar, di media sosial, atau melalui wakil-wakil mereka. Sebaliknya, rakyat yang lapar—secara ekonomi maupun keadilan—akan mencari medium yang paling dekat dan paling jujur. Tembok, dalam hal ini, adalah kanvas kejujuran.