Pemerintah daerah juga dapat mempertimbangkan penyediaan saluran pengaduan yang menjamin kerahasiaan identitas pelapor. Dengan adanya mekanisme semacam ini, orang tua siswa dapat menyampaikan pertanyaan atau keluhan tanpa harus merasa khawatir terhadap kemungkinan dampak yang tidak diinginkan bagi anak mereka.
Pada akhirnya, sengketa informasi yang disidangkan di Komisi Informasi Sumatera Barat ini tidak seharusnya dipandang sebagai konflik antara masyarakat dan institusi sekolah. Sebaliknya, peristiwa ini dapat menjadi pengingat bahwa transparansi merupakan bagian penting dari tata kelola pendidikan yang baik.
Tanpa keterbukaan informasi, partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pendidikan berisiko berubah dari bentuk dukungan menjadi sumber kecurigaan. Karena itu, transparansi bukanlah ancaman bagi institusi pendidikan, melainkan prasyarat penting untuk membangun kepercayaan antara sekolah dan masyarakat serta memastikan bahwa setiap sumber daya benar-benar digunakan untuk mendukung kualitas pendidikan.(**) Editor : MS
