Fraksi PKS menegaskan bahwa tantangan pemerintah daerah bukan hanya meningkatkan pendapatan, tetapi juga memastikan setiap belanja memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Kemudian, Fraksi Gerindra turut menyoroti kinerja BUMD, termasuk Perumda PSM dan PDAM. Meski mencatat laba, kinerja dinilai masih stagnan dan belum maksimal.
Bahkan, tingkat kehilangan air PDAM yang mencapai 27,70 persen menjadi perhatian serius. DPRD pun merekomendasikan audit independen dan percepatan perbaikan infrastruktur.
Selain itu, Fraksi PAN memberikan catatan tegas terkait pengelolaan keuangan daerah. Pengawasan internal diminta diperkuat, terutama terhadap temuan audit sebelumnya.
Menanggapi berbagai rekomendasi tersebut, Wali Kota Padang, Fadly Amran, menyatakan bahwa seluruh masukan DPRD akan dijadikan bahan evaluasi. Pemerintah Kota berkomitmen memperbaiki kinerja, khususnya dalam pengelolaan anggaran dan pelayanan publik.
Ke depan, LKPj tidak hanya menjadi laporan formal, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam perbaikan kebijakan dan pembangunan daerah.
Dengan sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah, optimalisasi PAD, efisiensi anggaran, serta peningkatan kualitas layanan publik diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Padang secara berkelanjutan. (/adv)
Editor : Editor
