Berdasarkan data terbaru dari Kementerian Kehutanan tahun 2025, kondisi hutan di Sumatera memasuki titik kritis dengan angka deforestasi neto mencapai 78.030,6 hektar. Angka ini diperoleh dari pengurangan luas lahan deforestasi dengan luas lahan reforestasi yang ada.
Sebagaimana diketahui, deforestasi didefinisikan sebagai proses penghilangan atau pengurangan tutupan hutan secara permanen yang kemudian dialihfungsikan menjadi lahan non-hutan.
Sebaliknya, reforestasi (reboisasi) adalah proses penanaman kembali untuk memulihkan ekosistem hutan yang sebelumnya rusak atau tergundul.
Data deforestasi neto ini mengindikasikan bahwa laju kerusakan hutan jauh lebih cepat dibandingkan upaya pemulihannya. Dengan kata lain, eksploitasi hutan di Sumatera sudah jauh melebihi kapasitas pemulihan alaminya.
Fenomena kerusakan ini sebangun dengan data yang dirilis Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Pada periode 2008-2025, pola kejadian banjir dan tanah longsor menunjukkan tren peningkatan yang mengkhawatirkan setiap lima tahunannya.
Pada 2008-2013 tercatat 780 kejadian, lalu meningkat menjadi 882 kejadian di 2014-2019. Lebih mencengangkan lagi, pada periode 2020-2025, total kejadian bencana melonjak drastis hingga lima kali lipat menjadi 4.779 kejadian."Sebagai warga negara yang Pancasilais, saya meyakini kita semua, berdoa setiap hari, setiap saat. Tapi, negara ini tak cukup diurus dengan doa saja," tegas Alex dalam pernyataannya.
Ancaman ini sangat nyata bagi keselamatan publik. "Jika tak ada upaya intervensi negara untuk pemulihan hutan di daerah yang terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat, sama saja kita menunggu takdir malapetaka berikutnya," pungkas Ketua DPD PDIP Sumatera Barat tersebut. (***)
Editor : Editor
