Di Kota Padang saja, jumlah PPPK yang diangkat mencapai sekitar 4.800 orang. Jika dikalikan dengan gaji selama 14 bulan, total biayanya menembus angka lebih dari Rp250 miliar.
Angka ini cukup besar dan secara langsung mengurangi ruang gerak anggaran daerah untuk kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik lainnya.
“Dimana kemarin kita mengangkat PPPK sekitar 4.800 orang. Dikalikan 14 bulan, dikali gajinya, itu sudah lebih dari Rp250 miliar. Itu angka yang harus disiapkan untuk PPPK, dan dampaknya sekarang sangat menggerus anggaran APBD Kota Padang,” tegas politisi dari Partai Gerindra ini.
Mastilizal pun berharap pemerintah pusat segera memberikan solusi yang tepat dan adil. Ia menekankan agar tanggung jawab pembiayaan tidak hanya dibebankan sepenuhnya kepada daerah, mengingat kebijakan pengangkatan PPPK juga merupakan kebijakan yang bersifat nasional.“Kita minta ada solusi yang jelas dari pemerintah pusat, jangan hanya membebankan seluruh anggaran ke pundak daerah,” pungkasnya. (***)
Editor : Editor
